alexametrics

Polemik Dwifungsi ABRI, Mantan Kasum TNI: Prajurit Itu Bukan Robot

5 Maret 2019, 16:09:40 WIB

JawaPos.com – Polemik menyipilkan sejumlah perwira tinggi TNI masih menjadi polemik. Sebab dikhawatirkan akan memunculkan lagi dwifungsi tentara.

Kabar mengenai dwifungsi TNI kembali berhembus. Hal itu menyusul wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menambah 60 pos jabatan baru bagi pati TNI aktif. Mereka akan mengisi jabatan struktural dalam kementrian/lembaga sipil.

Menurut mantan kepala staf Umum TNI Letjen Johanes Suryo Prabowo, adanya wacana TNI aktif masuk ke dalam jabatan sipil adalah isu lama. Sebab pada dasarnya TNI masuk ke lembaga sipil itu telah diatur dalam Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Beberapa jabatan yang bisa diisi oleh tentara aktif menurut UU tersebut yakni, untuk 10 Kementerian/lembaga negara. Di antaranya Kemenkopolhukam, Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Sekretariat Militer Presiden RI, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, Badan SAR Nasional (Basarnas), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Mahkamah Agung (MA).

“Sekarang ada tawaran karena tahun politik. Jadi berpikirnya untuk mengambil hati para TNI. Jadi kalau arahnya dwifungsi tidak. Tapi kalau kasih “permen” itu sangat mungkin,” kata Suryo dalam acara diskusi di Seknas Prabowo-Sandi, Jakarta, Selasa (5/3).

Atas dasar itu, Suryo menilai masyarakat tak perlu takut dengan wacana dwifungsi dalam struktur TNI. Selama 40 tahun berkarir di TNI, pada hakikatnya para prajurit TNI tidak mungkin menyalahi peraturan yang berlaku.

“Pada hakikatnya prajurit itu bukan robot. Di TNI meski tidak tertulis, perintah yang salah tidak wajib dilaksanakan. Jadi enggak usah khawatir. Katakan pimpinan enggak netral, masih banyak yang punya akal sehat,” ujar dia.

“Karena didoktrin militer tentara harus dekat dengan rakyat, tahu denyut nadi rakyat. Saya masih yakin prajurit sekarang meski dikasih kenaikan gaji, masih punya hati yang bersih,” imbuhnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan, rencana perwira TNI aktif berdinas di kementerian bukan indikasi bangkitnya kembali dwifungsi TNI.

“Kalau ada informasi yang beredar bahwa dwifungsi mau bangkit lagi, saya katakan itu omong kosong. Seolah-olah dwifungsi bangkit kembali, bangkit dari kubur. Ini enggak benar,” kata Hadi dalam amanatnya yang dibacakan Inspektur Jenderal TNI Letjen Muhammad Herindra di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/3).

Lebih lanjut dia menambahkan, pihaknya memang tengah mendorong revisi UU TNI untuk menambahkan tiga sektor kembali kementerian/ lembaga negara sebagai tempat berdinas prajurit TNI aktif. Alasan penambahan tiga institusi itu karena sebelumnya sudah banyak prajurit TNI yang aktif berdinas di institusi tersebut. Tiga institusi tersebut Kemenko Kemaritiman, Kantor Staf Presiden, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Editor : Ilham Safutra

Reporter : Igman Ibrahim

Polemik Dwifungsi ABRI, Mantan Kasum TNI: Prajurit Itu Bukan Robot