alexametrics

Rencana Dwifungsi TNI Ditolak, LIPI: Belum Ada Kebutuhan Itu

1 Maret 2019, 15:18:03 WIB

JawaPos.com – Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris menolak rencana revisi Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang Tentara Negara Indonesia (TNI). Menurutnya, belum ada kebutuhan yang mendesak terkait revisi dengan tujuan memasukkan TNI mengisi jabatan sipil atau dwifungsi jabatan.

“Saya berpendapat belum ada kebutuhan itu. Sebab revisi UU itu akan membuka kotak pandora,” ucapnya di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (1/3).

Kata dia, pasal 47 UU No 34 2004 tentang TNI, salah satunya berisi prajurit hanya bisa menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

“Ini mesti jelas kebutuhan revisi itu untuk apa. Dwifungsi TNI dihidupkan kembali lewat revisi UU TNI. Saya pikir kita mesti tolak itu,” tegasnya.

Selain itu, menurutnya kompetensi sang TNI tak akan hilang bila dia pensiun sebelum masuk ke instansi sipil maupun politik. Untuk itu, dia ingin agar TNI bisa memilih salah satu.

“TNI yang mau masuk wilayah sipil atau politik, tapi sebelumnya pensiun. Apa masalahnya? Ini kan untuk profesionalisme,” tukasnya.

Sementara, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam juga tak setuju dengan adanya ide ini. Ini menurutnya bertentangan dengan undang-undang yang ada.

“Enggak boleh, klir itu enggak boleh, karena bertentangan dengan UU No 34 tahun 2004 yang pasti pasal 47 ayat 2 itu membatasi. Yang kedua adalah bertentangan dengan semangat reformasi dan kekecewaan publik soal dwifungsi ABRI,” ujarnya.

Anam menilai, pemerintah tidak harus mengambil jalan itu. Menurutnya, harus menentukan terlebih dahulu visi dan misi yang jelas dan tunduk dengan aturan hukum.

“Polemik saat ini tentara aktif mau ditaruh ke institusi sipil menurut saya enggak bisa, itu tidak hanya soal hukum, tidak bisa, tapi juga komitmen kita untuk menjaga supremasi sipil mendorong TNI agar profesional,” ucapnya.

Lanjutnya, sebelumnya program restrukturisasi ini dilakukan mengingat banyak perwira TNI yang tidak mendapatkan jabatan struktural alias nonjob. Anam menyarankan salah satu jalan keluar adalah memberikan pensiun sedini mungkin.

“Jalan keluarnya ya pensiun, jangan juga kontradiksi kita memperpanjang usia pensiun di level bawah, itu juga kontradiksi. Jadi memang satu-satunya jalan ya pensiun, atau memang dibentuklah lembaga-lembaga tentara tersebut agar bisa disalurkan. Kalau enggak ya enggak bisa,” pungkasnya.

Editor : Kuswandi

Reporter : Intan Piliang

Copy Editor : Fersita Felicia Facette

Close Ads
Rencana Dwifungsi TNI Ditolak, LIPI: Belum Ada Kebutuhan Itu