JawaPos.com - Perpindahan ke IKN tak boleh cuma fisik, tapi juga perubahan paradigma tata kelola pemerintahan terpadu secara nasional. Kemungkinan politik gotong royong setelah pilpres bisa jadi kendala terciptanya sistem pengawasan dan kontrol yang seimbang.
Selalu tersembul harapan di balik terpilihnya pemimpin baru lewat pemilihan umum (pemilu) seperti yang akan dijalani Indonesia di 2024. Semangat, terobosan, meneruskan apa yang baik dan mengoreksi apa yang salah dari rezim sebelumnya.
Penersangkaan Firli Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan semoga jadi katalis perbaikan KPK. Kenaikan angka penyelesaian kasus, termasuk dalam sistem keadilan restoratif yang disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mudah-mudahan mendorong polisi jadi benar-benar presisi. Dan, adanya Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang permanen bisa membuat lembaga pengawal konstitusi itu kembali berwibawa.
Agar jangan sampai ada lagi sindiran getir: kita mungkin sama di depan hukum, tapi kita beda di depan aparat hukum.
Perekonomian juga harus dijaga agar tetap stabil tumbuh. Dan, Indonesia butuh pula lembaga eksekutif serta legislatif dalam situasi demokratis yang sehat.
"Tradisi bagi-bagi kue berupa distribusi kursi kabinet haruslah dihindari karena pada akhirnya merugikan efektivitas kinerja pemerintahan. Tahun 2024 harus menjadi titik balik pemerintahan yang sehat," kata Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, kepada Jawa Pos.
Semuanya tentu butuh langkah konkret, yang tidak berhenti hanya sebagai wacana. Termasuk dalam proyek raksasa Ibu Kota Nusantara (IKN), salah satu perhatian utama di 2024.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memang sudah memastikan kelancaran investasi untuk IKN. "Yang dari luar Indonesia sekarang sudah deal investasi dan sudah masuk kurang lebih Rp 50 triliun," kata Bahlil di Perpusnas, Jakarta Pusat, Sabtu (23/12).
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menambahkan secara terpisah, masuknya investasi itu berasal dari investor domestik maupun investor asing. Agung memerinci, dari 323 letter of intent (LoI) yang diteken dengan berbagai mitra, 45 persen di antaranya berasal dari investor asing. "Korea masuk dalam top five setelah Singapura, Jepang, China, dan Malaysia," ujarnya pada diskusi Foreign Policy Community of Indonesia di Jakarta akhir pekan lalu.
Semua itu tentu kabar baik. Tapi, harap diingat, IKN butuh pendanaan hampir Rp 500 triliun. Jadi, tentu pekerjaan masih jauh dari garis finis.
Poin penting lain dari IKN, perpindahan menuju ibu kota pengganti Jakarta itu tidak boleh sekadar perpindahan fisik. Tapi, juga perubahan paradigma tata kelola pemerintahan terpadu secara nasional.
Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas, dibutuhkan strategi untuk perpindahan menuju smart government yang mengutamakan fleksibilitas, kolaborasi, dan agilitas. ”Hardware-nya ini sedang disiapkan, sementara software-nya sedang diuji coba terus. Jadi, perlu diatur pola kerja baru yang kolaboratif dan lincah (agile) melalui fleksibilitas waktu dan lokasi,” jelasnya.
Anas menyebut pihaknya telah menyimulasikan seluruh kementerian dan lembaga yang akan pindah ke IKN. Simulasi itu dilakukan secara mendetail, mulai eselon berapa saja yang pindah, nama pejabatnya, hingga bidangnya apa.
”Sudah ketemu angkanya, simulasinya juga sudah oke. Ada simulasi 1.250, ada simulasi 3.000, sampai simulasi 6.000 siap semua. Tinggal kesiapan tempat di sana,” ujarnya.
Rigiditas dalam langkah-langkah terkait IKN itu perlu segera dilakukan karena alarm peringatan dari dunia bisnis sudah mulai menyala. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad memproyeksikan ekonomi Indonesia bakal sedikit tertahan dan stagnan di tahun depan.
Dari faktor global, risiko ekonomi sedikit meningkat akibat konflik geopolitik di Timur Tengah antara Hamas dan Israel. Begitu pula perang Rusia dengan Ukraina meski belakangan sedikit mereda.
Inflasi dunia memang mulai meredup di akhir tahun ini. Tapi, relatif masih di level yang tinggi. Khususnya di Amerika Serikat (AS). Fenomena tersebut membuat mayoritas bank sentral dunia, termasuk The Federal Reserve (The Fed), mempertahankan suku bunga acuannya higher for longer.
Di sisi lain, permintaan perdagangan dunia sedang turun yang membuat harga komoditas meredup. "Jadi, Indonesia tidak bisa mengandalkan komoditas yang dua tahun belakangan menjadi harapan. Baik minyak, gandum, batu bara, dan sebagainya,” beber Tauhid kepada Jawa Pos.
Sentimen tersebut berakibat pada stagnasi ekonomi dunia sampai tahun depan. Apalagi, kebijakan suku bunga yang tinggi membuat cost of fund kredit menjadi mahal. "Bunga kredit tinggi, orang juga akan mikir untuk bayar bunganya yang besar,” imbuhnya.
Di sisi lain, Bhima Yudhistira Adhinegara, direktur Center of Economic Law Studies, menilai bahwa infrastruktur, selain hilirisasi, memang merupakan dua aspek yang mencerminkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tapi, yang menjadi salah satu titik lemahnya adalah belum berkorelasi dengan penurunan biaya logistik secara signifikan. Termasuk harga pangan.
"Logikanya semakin banyak jalan dibangun, seharusnya semakin murah. Tol laut yang seharusnya bisa menurunkan disparitas antara Papua dengan Jawa meliputi harga semen, kebutuhan bahan pokok, sampai sekarang juga belum efektif,” katanya.
Lalu, soal hilirisasi, Bhima menyebut itu sebenarnya ide lama. Namun, fokus di era Jokowi hilirisasi masif di sektor nikel. Pada saat bersamaan, ada permintaan baterai yang meningkat.
Namun, lanjut dia, masalah hilirasi masih terlalu padat modal. Selain itu, 90 persen tujuan ekspor bisa dibilang hanya ke satu pembeli tunggal: Tiongkok. Sehingga yang terjadi adalah ketergantungan terhadap Tiongkok yang membuat hilirisasi menjadi semu.
Sebab, tambah Bhima, Indonesia belum bisa menghasilkan baterai. Investasi smelter high pressure acid leaching (HPAL) itu baru masuk di 2022. Sehingga paling cepat smelter beroperasi pada 2024.
Semua itu menjadi tantangan pemerintahan baru nanti. Dan, untuk menjawabnya, dibutuhkan pemerintahan profesional yang didukung kaki-kaki demokratisasi yang sehat. Para menteri dipilih berdasar kemampuan terbaik. Check and balances di DPR juga kudu jalan.
Karena itu, Titi mengingatkan pemilih untuk juga memberikan perhatian serius pada pemilu legislatif. Sebab, presiden yang baik harus pula didukung parlemen yang efektif.
Tapi, pengajar ilmu politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno memperkirakan politik gotong royong seperti yang terlihat pasca-Pilpres 2019 mungkin akan kembali diterapkan tahun depan. "Khususnya melalui parlemen. Maka, yang kalah akan dirangkul," terangnya.
Padahal, lanjut direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) itu, pemilu seharusnya adalah momentum mengakumulasi kekuatan dan kekuasaan politik. "Pemenang pemilu mendapatkan penghargaan sebagai pemegang kekuasaan dan mengatur pemerintahan. Sedang yang kalah pemilu mendapatkan punishment, berada di luar kekuasaan dan menempuh jalan sepi (sebagai oposisi),” ujarnya. (dee/lyn/mia/han/lum/far/c6/ttg)