JawaPos.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menerapkan aplikasi e-Government sebagai sistem informasi pembangunan desa. Aplikasi itu dibuat untuk menjawab kebutuhan keterbukaan informasi publik terkait penggunaan dana desa oleh pemerintah desa yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 6/2014 tentang Desa.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengungkapkan, penerapan e-Government itulah yang membantu ketepatan dan kecepatan program kementerian yang selama ini dia pimpin.
’’Selama ini kita merasa dalam menjalankan program tersendat dan kurang mendapatkan pengaruh di lapangan karena data kurang akurat dan speed-nya lama sehingga dapat datanya telat,’’ ujar Eko saat meresmikan aplikasi e-Government Kemendes PDTT di Jakarta, Jumat (11/10).
Eko mengatakan, e-Government akan membantu Kemendes PDTT menjalankan program pembangunan di 74.954 desa dan ratusan kawasan transmigrasi yang berada di lokasi, demografi, serta latar belakang pendidikan masyarakat yang beragam. Menurut dia, pemanfaatan teknologi digital di era industri 4.0 akan mempermudah semua pekerjaan.
’’Pembangunan desa bisa lebih baik dan diikuti 23 negara karena kita punya database dan tata kelola yang sudah menggunakan e-Government,’’ ujarnya.
Karena itu, dia berharap para pendamping desa, terutama tenaga ahli pemberdayaan masyarakat (TAPM), dapat meningkatkan pelayanan publik dalam akses informasi penggunaan dana desa secara mudah dan transparan.
Dalam tiga tahun ini, lanjut Eko, Kemendes PDTT telah mendapatkan peningkatan paling baik di lingkungan kementerian. Dia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pegawai dan mitra yang telah berkomitmen membantu pelaksanaan program kementerian. ’’Semoga kerja sama kita dengan para mitra dapat memberikan benefit, bukan hanya untuk kementerian, melainkan juga para mitra,’’ ujarnya.