alexametrics

Akademisi Desak MA Tolak Judicial Review Permendikbudristek PPKS

31 Maret 2022, 19:20:14 WIB

JawaPos.com – Desakan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk menolak judicial review atau uji materi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi terus mengali. Kali ini datang dari sejumlah akademisi lintas universitas.

Desakan tersebut tertuang dalam empat rekomendasi yang disuarakan sejumlah akademisi dari Universitas Indonesia, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara kepada MA. adapun poinnya yakni, pertama menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; kedua Menyatakan pembentukan Permendikbudristek ini sudah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; ketiga Permendikbudristek ini punya kekuatan hukum; keempat Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto mengatakan, Permendikbudristek PPKS adalah instrumen hukum yang paling ditunggu di perguruan tinggi Indonesia. Selama ini, ketiadaan hukum yang memadai di tingkat nasional maupun perguruan tinggi tidak dapat menangani kasus para korban kekerasan seksual, yang umumnya mahasiswi.

“Peninjauan kembali diajukan terhadap proses formil dan sejumlah Pasal penting dalam Permendikbudristek no 30/2021, yang bisa berpotensi instrumen hukum tersebut akan kehilangan substansi kekuatannya dalam melindungi dan memulihkan korban kekerasan seksual yang adalah generasi muda aset bangsa ini di kemudian hari,” kata Sulistyowati kepada wartawan, Kamis (31/3).

Sulistyowati mengatakan, berdasarkan catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sepanjang 2012 sampai 2021 terdapat 49.729 kasus kekerasan seksual. Kasus terjadi di ranah personal, publik dan negara. Kekerasan terhadap perempuan di ranah pendidikan, paling banyak terjadi di perguruan tinggi, dan 87,8 persen adalah kekerasan seksual.

Menurut Sulistyowati kondisi ini disebabkan oleh lima faktor. Pertama, belum ada atau terbatasnya peraturan di perguruan tinggi yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual.

Editor : Mohamad Nur Asikin

Reporter : Sabik Aji Taufan

Saksikan video menarik berikut ini:

Close Ads