alexametrics
4 Tahun Polisi Tak Berani Tetapkan Tersangka

Dugaan Korupsi Pembelian Lahan di Cengkareng Era Ahok Kembali Digugat

Pembelian Lahan Senilai Rp 668 Miiar
31 Januari 2021, 06:30:06 WIB

Jika Gubernur Provinsi DKI Jakarta tidak menerbitkan disposisi, maka dana APBD tersebut tidak akan dapat dicairkan. Sehingga laporan BPK pada 2016 lalu tidak mengendus adanya dugaan kerugian negara.

“Seharusnya berhati-hati dalam mengeluarkan persetujuan pencairan uang negara dalam jumlah yang sangat besar,” ujar Boyamin menyesalkan.

Lambatnya proses penanganan perkara, kata Boyamin, membuat pihak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) Kejaksaan Agung mengembalikan SPDP kepada kepolisian tertanggal 20 Juli 2017. Hal ini terjadi, karena aparat kepolisian tidak memberikan informasi perkembangan penyidikan kasus tersebut.

Menurut Boyamin, cara agar kasus tersebut tetap diproses oleh aparat penegak hukum khususnya Polda Metro Jaya dengan melakukan upaya hukum praperadilan. Boyamin bukan kali ini saja menggugat kasus yang mangkrak di aparat penegak hukum.

“Century pada gugatan keenam dikabulkan, kemudian kasus Pelindo II di KPK juga sempat tertunda saya praperadilan akhinya kembali jalan,” beber Boyamin mengisahkan.

Boyamin menegaskan, tidak ada maksud lain melakukan upaya praperadilan mengenai sengketa pembelian lahan di Cengkareng Barat oleh Pemprov DKI Jakarta. Dia mengaku, hanya ingin aparat penegak hukum objektif dalam mengusut setiap permasalahan hukum.

“Putusan sebelumnya menurut hakim belum ada SP3, jadi ya belum diterima dan juga istilah penghentian penyidikan materil itu tidak ada,” cetus Boyamin.

Menanggapi upaya praperadilan ini, Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Yayan Yuhanah tidak mempermasalahkannya. Dia menegaskan, setiap masyarakat berhak mengawasi kinerja pemerintah daerah.

“Silakan saja, siapapun warga negara memiliki hak untuk mengawasi atau memperoleh informasi penggunaan anggaran, apalagi kalau ada indikasi kerugian keuangan,” ujar Yayan menanggapi konfirmasi JawaPos.com.

Sementara itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina tidak menggubris konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com.

Di lain pihak, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus enggan menjawab terkait penanganan perkara tersebut. Bahkan, dia meminta untuk ditanyakan ke Divisi Humas Mabes Polri.

“Ke Div Humas Mabes,” singkat Yusri. Setelah melayangkan konfirmasi ke Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, dia pun tidak menjawab pesan yang dilayangkan JawaPos.com mengenai perkembangan kasus ini.

Dalam permohonan praperadilannya, MAKI juga meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung ikut mengawasi atau mengambil alih penanganan kasus tersebut. Namun pihak KPK dan Kejagung enggan merespon konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com mengenai upaya praperadilan ini.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan

Saksikan video menarik berikut ini:



Close Ads