JawaPos Radar

Pemanfaatan Dana Desa di Papua Belum Sesuai Harapan

31/01/2018, 20:37 WIB | Editor: Dyah Ratna Meta Novia
Pemanfaatan Dana Desa di Papua Belum Sesuai Harapan
Papua (Istimewa/Dyah Ratna Meta Novia)
Share this

JawaPos.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, sudah sebanyak 43 kabupaten yang melaksanakan pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) dengan memanfaatkan dana desa. Prukades ini bisa mengurangi desa tertinggal, di Kulon Progo Prukades juga mengurangi desa tertinggal dengan menyerap tenaga kerja.

"Namun memang di Papua penggunaan dana desa belom sesuai harapan. Kita akan mengirim tim ke sana untuk mengetahui penyebabnya," kata Eko, Rabu, (31/1).

Kemendes, ujar dia, akan membentuk klaster pertanian di Papua supaya mereka bisa bertani. Namun kultur masyarakat Papua suka pindah-pindah maka harus konsultasi dengan pemangku adat di sana.

Dengan adanya klaster pertanian, terang Eko, warga Papua tak usah berpindah-pindah lagi. Sebab pangannya sudah terjamin melalui pertanian mandiri.

Dalam kesempatan itu, Eko menambahkan, Undang-undang (UU) Nomor 6/2014 tentang Desa mengarahkan pembangunan untuk mencapai daya saing desa dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditempuh melalui pengakuan atau rekognisi atas eksistensi desa, disertai pengakuan atas wewenang atau subsidiaritas desa.

Guna mendukung hal tersebut, Kemendesa telah mentransfer dana desa ke seluruh 74.910 desa sebesar Rp 20,7 triliun pada 2015, Rp 46,9 triliun pada 2016, dan Rp 60 triliun pada 2017.

"Bersamaan dengan itu desa-desa telah didampingi untuk menyukseskan pembangunan, yaitu pengembangan  Prukades, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), pembangunan embung, dan penyediaan sarana olahraga desa," kata Eko.

UU No 6/2014 tentang Desa memberikan landasan legal utama dalam pengembangan Prukades yang digagas bersama Kemendes.  Pasal 83 memberikan definisi legal atas Prukades, di mana pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu kabupaten/kota.

UU No 6/2014 tentang Desa mengandung konsep hibrida atau sintesis pembangunan desa, yaitu inisiasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, inisiasi dari pemerintah dan warga desa.

Mekanisme penyusunan kawasan sebagaimana disebutkan dalam UU No 26/2007 tentang Tata Ruang sejalan konsep membangun desa pada UU No 6/2014 pasal 83, bahwa penetapan kawasan perdesaan sesuai tata ruang nasional, provinsi, kabupaten/kota.

Klausul kawasan perdesaan diperluas ke dalam konsep membangun desa pada UU No 6/2014 tentang Desa, yaitu pada pasal 84 disebutkan penggunaan aset desa untuk pembangunan kawasan merupakan sebagai hasil musyawarah desa (musdes), pada pasal 91 disebutkan kerja sama desa membentuk Badan Kerja Sama Antardesa (BKAD) dan pada pasal 92 dinyatakan kerja sama ekonomi antar desa membentuk Bumdes bersama.

"Sebenarnya pengembangan Prukades dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing desa, mempercepat pemerataan perdesaan, menguatkan pembangunan daerah, " terang Eko.

Manfaat yang diperoleh dari hasil-hasil Prukades antara lain meningkatkan pendapatan masyarakat desa, meningkatan pendapatan asli desa, meningkatkan PDRB kabupaten/kota, meningkatkan pendapatan perusahaan mitra setelah Prukades diimplementasikan.

Selama ini rekayasan kawasan perdesaan, terang Eko, memiliki kelemahan, berupa partisipasi swasta sangat lemah, sehingga kawasan ekonomis tidak berkelanjutan. Kelemahan manajerial disebabkan oleh ketiadaan pengelola kawasan. Dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga tidak berkelanjutan.

Untuk mengatasi hal tersebut, dikembangkan Prukades. Swasta besar berpartisipasi sebagai off taker, rantai pemasaran, rantai input produksi. Selain itu, diangkat pula wirausaha sosial sebagai pengelola operasional sehari-hari.

(met/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up