alexametrics
Pascaputusan MK Terhadap UU Cipta Kerja

Putusan MK Idealnya Selesaikan Masalah Tanpa Potensi Masalah

30 November 2021, 13:16:38 WIB

JawaPos.com Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terjadap dengan UU Cipta Kerja diapresiasi pimpinan MRP RI. “Saya kira apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebenarnya merupakan sebuah hal yang bernilai positif”, ujar Wakil Ketua MPR DR. Arsul Sani SH., MSi., dalam ‘Diskusi Empat Pilar MPR’ yang bertema ‘Menakar Inkonstitusionalitas UU Cipta Kerja Pascaputusan MK’.

Lebih lanjut dalam diskusi yang digelar di Media Center, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 29 November 2021, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menuturkan putusan MK itu banyak yang mengapresiasi. “Meski akademisi maupun pengamat hukum tata negara menyebut putusan itu merupakan putusan kompromi, jalan tengah bahkan dikatakan bersifat ambiguitas”, ujarnya.

Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu menegaskan dirinya berharap apa yang menjadi putusan MK merupakan putusan yang menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan potensi masalah. Dirinya mengatakan demikian sebab apa yang diputuskan itu mempunyai potensi menimbulkan masalah baru.

Kalau dilihat dari putusan MK terhadap perkara pengujian UU Cipta Kerja, Arsul Sani menyebut apa yang diputuskan oleh lembaga negara itu memutus uji formil. “Putusan MK saat ini pada uji formil”, ungkapnya. Putusan MK memutuskan undang-undang yang ada dengan putusan inskontitusional bersyarat. Dengan putusan ini maka pembentuk undang-undang, yakni Pemerintah dan DPR, harus memperbaiki prosedur pembentukan undang-undang. “Agar memenuhi syarat-syarat formilnya”, ujarnya.

Dari sinilah maka Arsul Sani mengatakan bahwa yang diuji oleh MK pada undang-undang itu bukan pada isi atau materiilnya. Masalahnya UUD NRI Tahun 1945, MK tidak secara tegas menetapkan bahwa MK memiliki kewenangan uji formil. “Karena itu batu uji MK-pun menggunakan Undang-Undang, yakni UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, tuturnya.

Dari sinilah menurut Arsul Sani potensi masalah dari putusan MK itu bisa terjadi. Dikatakan bila Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang sudah memperbaiki syarat formil maka nanti ada yang tidak puas dengan masalah materiilnya, pastinya selanjutnya akan ada keinginan untuk melakukan uji materiil terhadap UU Cipta Kerja lagi.

Menurut Arsul Sani seharusnya MK dalam memutuskan putusan itu sekaligus, yakni secara formil maupun materiil. “Jangan sendiri-sendiri sehingga kerja yang dilakukan sekali saja”, ujarnya. Sehingga hal demikian tidak menimbulkan potensi masalah baru.

Editor : Mohamad Nur Asikin

Reporter : ARM

Saksikan video menarik berikut ini: