alexametrics

Pegawai KPK Diangkat Jadi PNS, Menteri Tjahjo: Harus Ikut Seleksi

30 Oktober 2019, 21:15:20 WIB

JawaPos.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, bahwa pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan mau menjadi Aparatur Sipil Negara atau ASN tentunya harus melalui tahap seleksi terlebih dahulu. Hal tersebut menyusul berlakunya UU KPK hasil revisi.

Tjahjo menuturkan, apabila mereka dengan status sebagai PNS di lembaga antirasuah, nantinya bisa ditugaskan di lembaga atau instansi lainnya juga.

“Ya, nanti akan ada proses seleksi dong, ada yang mau atau tidak. Kan sah-sah saja kalau ada yang mau silakan. Karena dengan ASN itu, nanti pegawai KPK bisa mengisi di semua lembaga, bisa Kemenpan RB, bisa di departemen mana saja,” kata Tjahjo di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (30/10).

Terkait hal itu, Tjahjo akan membicarakan lebih lanjut mengenai aturan pegawai KPK yang ingin menjadi PNS. “Akan kami bahas bersama, saat ini kami menampung dahulu,” ucap politikus PDI Perjuangan tersebut.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana sebenarnya telah membicarakan masalah tersebut dengan para pucuk pimpinan KPK. Tentunya para pegawai KPK harus mengikuti proses seleksi.

“Apakah akan dilakukan, seleksi kembali atau langsung semuanya dan bisa juga ada kemungkinan pegawai KPK yang saat ini tidak setuju dengan keputusan itu dan mereka resign. Itu tergantung,” pungkas Menteri Tjahjo.

Seperti diketahui, UU KPK hasil revisi menyebutkan KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat 6 yang berbunyi pegawai KPK adalah aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan aparatur sipil negara.

Editor : Edy Pramana

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads