alexametrics

Data Diri dan Petitum Tak Lengkap, MK Minta Mahasiswa Perbaiki Gugatan

30 September 2019, 13:02:49 WIB

JawaPos.com – Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan sidang pendahuluan uji materi (judicial review) terkait perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Permohonan uji materi itu digugat oleh 18 mahasiswa dengan Kuasa Hukum Pemohon Zico Leonard Djagardo yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam sidang tersebut, hakim anggota, Wahiduddin Adams mengoreksi isi petitum (tuntutan) dari pemohon yang dinilainya harus diperbaharui. Misalnya, terkait data diri para pemohon yang belum lengkap.

“18 pemohon ini tidak semua menyatakan mahasiswa, pemohon ke-15 menyatakan dirinya sebagai politisi dan merupakan mantan mahasiswa. Pemohon ke-17 ini tidak disampaikan mahasiswanya. Yang dilampirkan tidak ada kartu mahasiswa, KTP, sekadar ingatkan,” kata Wahiduddin kepada Zico sebagai kuasa hukum pemohon di ruang sidang MK, Jakarta, Senin (30/9).

Selain itu, Majelis Hakim MK juga melihat ada inkonsistensi dalam isi petitum. Misalnya, pemohon mengajukan pengujian terkait UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, sementara dalam permohonan yang diajukan adalah tentang perubahan kedua atas UU tersebut terhadap UUD 1945.

“Ada ketidakkonstitenan, karena di permohonan menyebut dua yang diuji, di petitumnya pisah-pisah, dan surat kuasanya hanya untuk UU No. 30 Tahun 2002 bukan UU perubahan yang dalam proses pengesahan ini,” jelas Wahidudin.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mempertanyakan pokok kerugian pemohon dalam UU 30/2002 tentang KPK. Dalam kesempatan itu, MK meminta pemohon untuk menguraikan pokok kerugian.

“Tapi yang pokok, apa kerugian dari Pemohon? Hak konstitusional apa yang dirugikan akibat berlakunya norma dari ketentuan yang sudah mengikat itu? Itu harus diuraikan,” ujar Hakim MK Enny Nurbaningsih.

Hakim Enny juga mempertanyakan hal apa yang akan diujikan terkait dengan pengajuan uji materi tersebut. Dia menilai, obyek undang-undang yang diujikan belum jelas, karena belum memiliki nomor dan tahun pengesahan.

“Saya melihatnya, ini mau menguji apa? Formil atau materiil? Kalau dari kuasanya, ini pengujian terhadap UU 30 (UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK), kemudian muncul penerima kuasa menambahkan lebih dari itu, di luar kehendak pemberi kuasa,” jelas Enny.

Oleh karenanya, MK memberi waktu kepada para penggugat untuk memperbaiki materi gugatan hingga 14 Oktober 2019.

Untuk diketahui, uji materi UU KPK secara formil dan materiil ini diajukan oleh 18 orang mahasiswa dari sejumlah universitas. Gugatan tersebut diterima MK pada Rabu (18/9).

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads