alexametrics
Tuntutan Referendum Papua

Dino Patti Djalal Minta Pemerintah Belajar dari Lepasnya Timor Timur

30 Agustus 2019, 12:19:26 WIB

JawaPos.com – Papua kembali bergejolak. Di Jayapura, massa mulai melakukan tindakan anarkis, seperti merusak sejumlah fasilitas umum. Tindakan ini adalah buntut dari kesalapaham yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur beberapa waktu lalu di asrama mahasiswa Papua.

Seorang mahasiswa Papua diduga diperlakukan tidak mengenakkan dan mendapat umpatan rasis saat diamankan oleh pihak berwajib. Ketegangan di tanah cenderawasih meningatkan bangsa ini pada lepasnya Timor Timur.

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia‎, Dino Patti Djalal menceritakan mengenai lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Dino menyampaikan, lepasnya Timor Timur dibarengi dengan tragedi kemanusiaan.

Kerusuhan, kekerasan, pembunuhan, pembakaran rumah dan gedung, dan ratusan ribu pengungsi. Sayangnya, kata Dino, 20 tahun berlalu hingga kini tak ada satupun kajian komprehensif yang mengulas, mengapa setelah sekian lama berintegrasi, sebagian besar rakyat Timor Timur akhirnya memilih untuk keluar dari NKRI.

“Silakan cek di TNI, Polri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, BIN, Lemhanas, tidak ada satupun lembaga negara yang pernah melakukan analisa lessons learned mengenai Timor Timur, baik secara individu maupun kolektif. Padahal ini merupakan pertama kalinya suatu provinsi berpisah dari NKRI,” ujar Dino dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (30/8).

Dino tak tahu persis mengapa tak ada kajian tersebut. Namun, ia menduga, itu kemungkinan besar dikarenakan pemerintah saat itu merasa kalah, malu, dan trauma setelah pisahnya Timor Timur yang mencoreng kehormatan Indonesia di dunia internasional.

“Budaya politik kita cenderung berpaling muka dari hal-hal menyakitkan seperti ini. Saya khawatir ada risiko bangsa kita akan mengalami amnesia sejarah yang tidak sehat dalam kehidupan bernegara,” katanya.

Sebenarnya ada banyak pelajaran yang dapat dipetik dari episode integrasi dan jajak pendapat Timor Timur. Pertama, kata Dino, pemerintah tergesa-gesa menggelar jajak pendapat pada 1999.

Kesepakatan untuk melakukan jajak pendapat ditandatangani di New York tanggal 5 Mei 1999, sedangkan jajak pendapat dilakukan tanggal 31 Agustus. “Memang, dari sisi kepentingan Indonesia, jadwal yang dikebut ini dimaksudkan untuk mengejar Sidang MPR di akhir tahun, yang diharapkan akan mengesahkan hasil jajak pendapat,” ungkapnya.

Namun akibatnya, praktis hanya ada waktu empat bulan untuk mempersiapkan referendum yang begitu rumit, baik dari segi politik, keamanan, logistik, dan lain-lain.‎ Dalam timeline sempit yang dipaksakan ini, polarisasi antar kelompok semakin tajam, konflik horizontal di lapangan semakin sengit dan situasi semakin panas.

“Akhirnya, banyak kalkulasi yang salah, yang berakhir dengan tragedi. Saya pribadi berpandangan jajak pendapat di Timor Timur perlu waktu persiapan paling tidak dua tahun, bukan empat bulan,” tuturnya.

Kedua, pembangunan ekonomi ternyata tidak otomatis menghasilkan loyalitas politik. Dulu, Timor Timur adalah provinsi termuda yang secara ekonomi paling dimanjakan.

Anggaran pembangunan per kapita adalah yang tertinggi dibanding provinsi lain dan bahkan diduga menimbulkan kecemburuan provinsi lain. “Pemerintah selalu membanggakan jalan, sekolah, beasiswa, gedung, dan segala fasilitas yang kita bangun, dan selalu membandingkannya dengan kondisi ekonomi Timor Timur di masa penjajahan Portugal,” ungkapnya.

Namun, semua uang yang dikucurkan di Timor Timur selama 22 tahun tetap tidak mengubah pilihan politik rakyat Timor Timur sewaktu referendum 1999. Jumlah yang memilih lepas dari NKRI hampir empat kali lebih banyak dari yang memilih otonomi dalam kerangka NKRI (78 persen:21 persen).

“Mungkin pembangunan di Timor Timur tidak tepat sasaran, mungkin tidak merata, atau justru menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial, atau banyak korupsinya,” ungkapnya.

Mantan Juru Bicara Pemerintah RI sewaktu jajak pendapat di Timor Timur menambahkan, apapun alasannya, waktu itu terlalu cepat puas dengan alibi ekonomi yang dampaknya ternyata sangat terbatas terhadap konflik politik yang semakin membara.

Selain itu, Dino mengatakan semua pihak ‎j‎uga perlu memetik pelajaran mengenai milisi.‎ Dia teringat ucapan Xanana Gusmao kepadanya waktu di penjara Cipinang pada awal 1999.

Kata dia, pembentukan milisi pro-otonomi berbahaya bagi proses jajak pendapat. Dalam perkembangan selanjutnya, yang dikatakan Xanana Gusmao ternyata benar.

Walaupun tentunya banyak yang baik, milisi pro-otonomi banyak juga yang melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap rakyat Timor Timur dalam kampanye menjelang jajak pendapat. Menjelang hari-H, posisi pro-otonomi semakin mengeras, banyak yang menyatakan lebih baik perang daripada berpisah dari NKRI.

“Akibatnya polarisasi semakin parah, dan kemudian meletus setelah hasil jajak pendapat diumumkan,” ungkapnya.

Dino meyakini cukup banyak rakyat Timor Timur yang tadinya terbuka untuk menerima otonomi, namun kemudian berbalik arah karena merasa tidak nyaman ditekan oleh milisi. Sehingga harus jujur mengakui bahwa kelompok pro-otonomi kalah bukan karena UNAMET (misi PBB yang menyelenggarakan jajak pendapat) curang. Namun, karena strategi pemenangan yang keliru dan justru menimbulkan antipati.

“Kita juga harus banyak belajar dari cara penanganan hak asasi manusia (human rights). Setelah berintegrasi, legitimasi Indonesia di Timor Timur masih dipertanyakan dunia internasional, sementara opini dunia banyak dipengaruhi oleh pemberitaan mengenai hak asasi manusia,” ungkapnya.

Dino berujar, semua pihak harus jujur berintrospeksi. Sikap pemerintah terhadap tuduhan pelanggaran hak asasi manusia cenderung defensif, tertutup, dan kurang tegas atau setengah hati.

Karena seringkali, kasus pelanggaran hak manusia yang seharusnya selesai dengan cepat menjadi panjang karena selalu ada saja yang ditutupi dan kemudian ketahuan publik. Kemudian yang paling nahas, jaminan keamanan yang diberikan pemerintah Indonesia dalam perjanjian di PBB akhirnya gagal dipenuhi, sebagaimana tercermin dalam aksi keonaran dan bumi hangus yang mengakibatkan ratusan ribu pengungsi hengkang ke Atambua.

“Ini sungguh menghancurkan kredibilitas dan martabat Indonesia di dunia internasional,” katanya.

Bahkan menurut Dino, ketika tiga staf PBB (UNHCR) yang tidak bersalah dibunuh dengan keji dan mayatnya dibakar di tengah kota Atambua. Kala itu dunia tampak lebih marah dari Indonesia, bukan sebaliknya.

Dino pun masih teringat rasa malu yang luar biasa ketika Sidang PBB di New York dibuka dengan mengheningkan cipta untuk para staf PBB yang dibunuh kelompok milisi. “Ini merupakan salah satu momen paling gelap dalam sejarah Indonesia,” jelasnya.

Sehingga baginya, ‎pelajaran penting dalam menangani hak manusia dalam suatu konflik politik, adalah pemerintah dan aparat harus tegas dan transparan menyikapi segala pelanggaran dari pihak manapun.

Selanjutnya Dino mengatakan, dalam bidang public relations, Indonesia juga babak belur. Di dunia internasional, pemerintah kewalahan dalam membentuk opini publik.

Narasi yang disampaikan diplomat Indonesia terkesan kaku, kurang persuasif dan penuh statistik ekonomi yang hambar. Di lain pihak, pemenang Nobel Perdamaian Jose Ramos Horta dan koleganya mampu memberikan narasi yang kreatif walaupun kadang fiktif dan manusiawi.

“Sehingga menciptakan persepsi bahwa Indonesia menduduki Timor Timur, melakukan penindasan dan pelanggaran HAM,” ungkapnya.

Upaya counter-narasi oleh tokoh Timor Timur yang pro-integrasi juga tidak nendang. Pelajaran yang dipetik adalah komunikasi publik yang relatif buruk menjadi blind spot yang akhirnya merugikan posisi Indonesia.

Tentunya banyak lagi pelajaran dari era Timor Timur, berkaitan dengan politik identitas, diplomasi, strategi militer, politik lokal, budaya, pemuda, pendidikan, penanganan wartawan dan LSM asing, dan banyak lagi.

Terpenting menurutnya adalah, pelajaran-pelajaran ini jangan hanya dijadikan bahan omongan informal. Namun perlu diteliti dan digali secara sistemis agar menjadi bagian dari institutional memory pemerintah dan di diajarkan di pusdiklat lembaga-lembaga pemerintah dan juga Lemhanas.

“Sayang sekali kalau pelajaran yang mahal ini justru dimanfaatkan orang lain dan dilupakan bangsa sendiri,” pungkasnya.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Gunawan Wibisono

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads