alexametrics

Tanggapi Kemarahan Jokowi, Din: Penanganan Covid-19 Tidak Serius

30 Juni 2020, 11:23:36 WIB

JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memarahi jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju dalam rapat paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6) menjadi sorotan publik. Namun, hal ini justru diapresiasi Ketua Komite Pengarah Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK), Din Syamsuddin.

“Kita semua perlu mengapresiasi pidato itu dan berhusnuzon terhadap latar belakangnya. Kita pun perlu bersimpati terhadap isinya, bahwa ada masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang membuat bapak presiden resah, risau dan mungkin juga galau,” kata Din dalam keterangannya, Selasa (30/6).

Din menyampaikan, apresiasi itu dilontarkan sejalan dengan alasan untuk menggugat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang kini telah sah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Hal itu mengenai aturan penanganan Covid-19.

“Kami menggugat Perppu atau Undang-Undang tersebut, karena menegasi fungsi DPR yaitu penetapan anggaran negara dan peruntuhan kedaulatan hukum, dengan memberi kekebalan bagi pejabat-pejabat dalam bidang keuangan untuk tidak boleh digugat secara hukum,” ucap Din.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menuturkan, apa yang digambarkan Presiden Jokowi khususnya bidang kesehatan yang dinilainya tidak bekerja secara benar dalam menanggulangi Covid. Dia mengaku, hal ini sudah dibayangkan sebelumnya.

“Inilah yang kami kritik, penanggulangan Covid tidak serius, terkesan meremehkan, dan tidak fokus membantu rakyat dan tidak peduli terhadap tenaga medis yang banyak menjadi korban dalam menjalankan tugas, karena minimnya alat pelindung diri,” beber Din.

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini pun menyebut, pantas Presien Jokowi marah terhadap jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju. Alasannya, karena realisasi anggaran untuk stimulus ekonomi kurang menyentuh usaha mikro kecil menengah (UMKM).

“Dalam hal ini, patut dinilai rendahnya kepedulian terhadap rakyat dan usaha kecil. Sebab 80 persen tenaga kerja bekerja pada sektor UMKM. Karena semua UMKM terdampak Covid maka akibatnya, jutaan rakyat kecil yang harus menganggur karena PHK,” ujar Din.

Oleh karena itu, Din mengharapkan dalam suasana penuh keprihatinan saat ini hindari kebijakan kontroversial, apalagi jika melanggar konstitusi. Dia meminta agar pemerintah dapat menunda pembentukan Undang-Undang dan kebijakan yang bertentangan dengan aspriasi rakyat.

“Apalagi hanya memberi keuntungan kepada segelintir pengusaha. Misalnya, UU Minerba sangat jelas hanya menguntungkan korporasi, sangat potensial penyelewengan dan penumpukan hutang negara atau RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang juga lebih menguntungkan pengusaha dan merugikan kalangan pekerja,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi meluapkan kemarahannya kepada jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, karena dinilai tidak maksimal menangani persoalan akibat pandemi virus korona atau Covid-19. Ungkapan itu disampaikan dalam rapat paripurna yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6).

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyoroti soal penyerapan anggaran di Kementerian Kesehatan. Jokowi menyebut, anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp 75 triliun, namun yang baru dicairkan 1,53 persen.

Dia memandang, anggaran yang dibelanjakan kementerian akan membuat uang beredar di masyarakat semakin banyak dan dapat meningkatkan konsumsi masyarakat.

Selain bidang kesehatan, Jokowi juga menyinggung penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang belum maksimal 100 persen. Dia meminta para menterinya bekerja lebih keras untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya,” imbuh Jokowi.

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Mohamad Nur Asikin

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads