alexametrics

Setelah Imam Nahrawi, Bisa Jadi Ada Tersangka Lain

30 Juni 2020, 13:09:44 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk menjerat pihak lain sebagai tersangka dalam kasus suap dana hibah Komite Olahraga Nasional (KONI). Sejumlah terdakwa telah divonis bersalah dalam kasus yang menyeret mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.

Imam Nahrawi dinyatakan menerima suap dan gratifikasi dalam kasus ini. Imam divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider tiga bulan kurungan.

“Apabila setelahnya ditemukan setidaknya dua bukti permulaan yang cukup adanya dugaan keterlibatan pihak-pihak lain tentu KPK akan ambil sikap dengan menetapkan pihak-pihak lain tersebut sebagai tersangka,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (30/6).

Juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini menuturkan, KPK masih mempelajari putusan lengkap Imam Nahrawi.  Lembaga antirasuah juga akan mempelajari fakta-fakta persidangan, keterangan saksi hingga pertimbangan majelis hakim.

“KPK nanti akan pelajari putusan lengkapnya lebih dahulu, baik itu fakta-fakta sidang keterangan para saksi yang termuat dalam putusan maupun pertimbangan-pertimbangan majelis hakim,” ucap Ali.

Kendati demikian, KPK menghormati putusan majelis hakim terhadap terdakwa Imam Nahrawi. Dia pun mempersilakan Imam untuk mengajukan upaya hukum lanjutan jika tidak menerima vonis tujuh tahun penjara.

“Kita harus hormati putusan majelis hakim. Jika terdakwa tidak menerima putusan tentu silahkan melakukan upaya hukum banding,” tandas Ali.

Sebelumnya, Imam Nahrawi divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Imam diyakini menerima suap dan gratifikasi untuk memuluskan proses pencairan dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 18,1 miliar. Menurut Hakim, jika Imam Nahrawi tidak membayarkan uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Selain itu, Hakim juga mencabut hak untuk dipilih dari jabatan publik selama empat tahun. Hakim juga menolak justice collaboratore (JC) yang diajukan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Majelis hakim meyakini, Imam terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap sebesar 11.500.000.000 bersama-sama dengan asisten pribadinya, Miftahul Ulum.

Suap dari Ending Fuad Hamidy selaku Sekretaris Jenderal  KONI dan Johnny E Awuy selaku Bendahara Umum KONI itu diberikan kepada Imam melalui Miftahul Ulum untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan oleh KONI Pusat kepada Kempora tahun anggaran 2018.

Imam Nahrawi juga diyakini bersama-sama Miftahul Ulum menerima gratifikasi dengan total Rp 8,3 miliar. Penerimaan gratifikasi itu dilakukan Imam melalui Ulum secara bertahap dari sejumlah pihak.

Imam divonis melanggar, Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu alternatif pertama.

Pasal 12B ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua. (*)

Editor : Dinarsa Kurniawan

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads