alexametrics

Pansel KPK Mesti Jaga Amanah Jokowi

29 Agustus 2019, 13:28:19 WIB

JawaPos.com – Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Surya Tjandra‎ mengapresiasi kerja keras Pansel yang menyeleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hanya saja masih perlu diingatkan lagi, masa depan penegakan korupsi sangat tergantung kepada kualitas pucuk pimpinan KPK yang sedang diseleksi ini.

Menurutnya, berkali-kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengamanahkan bahwa Indonesia tidak akan pernah maju abila gagal memberantas korupsi. Sehingga penegakan korupsi tergantung pada pimpinan KPK yang saat ini sedang diseleksi.

“Karena itu, Pansel KPK mesti menjaga amanah yang diberikan Pak Jokowi,” ujar Surya Tjandra kepada JawaPos.com, Kamis (29/8).

Surya mengatakan, dalam beberapa hari terakhir, muncul suara-suara dari publik yang mengkritisi kinerja Pansel KPK. Menurut mereka, Pansel kurang mendengar suara masyarakat. Padahal, ada sebagian kandidat yang dianggap bermasalah tapi diloloskan.

Ketua panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Yenti Ganarsih (kiri) bersama anggota saat lanjutkan tahapan tes wawancara dan uji publik kepada Capim KPK di Jakarta, Rabu (28/8/2019). Tes itu diikuti tujuh orang peserta. Tujuh orang peserta berasal dari berbagai latar belakang. Mereka yaitu, Johanis Tanak, Jaksa, Lili Pintauli Siregar, Advokat, Luthfi Jayadi Kurniawan, Dosen, M. Jasman Panjaitan, Pensiunan Jaksa, Nawawi Pomolango, Hakim, Neneng Euis Fatimah, Dosen, dan Nurul Ghufron, Dosen. Foto: Miftahulhayat/ Jawa Pos

Surya melanjutkan, Pansel KPK juga mesti mendengar masukan publik agar terpilih pimpinan KPK yang kredibel dan memiliki rekam jejak baik. “Tantangan KPK hari ini adalah kredibilitas yang perlu dijaga serta menjaga SOP internal yang perlu ditegakkan dan mengikat semua dari staf hingga pimpinan,” katanya.

Pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) dibutuhkan. Hal itu dilakukan supaya ada kepastian sistem internal. Pasalnya tantangan KPK kini bukan hanya dari luar tapi juga dari dalam untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

“Intinya, para pemimpin KPK harus memiliki kemampuan menata sistem internal KPK yang lebih transparan, independen, dan tidak tercemar intervensi dari ideologi atau kekuatan politik tertentu,” ungkapnya.

KPK juga diharapkan masuk lebih dalam, tak hanya menindak. Operasi tangkap tangan (OTT) penting. Di sisi lain, pemerintah daerah perlu dibantu agar anggaran bisa digunakan secara efektif dan bukan melulu ditakut-takuti dengan OTT jika dipakai.

“Pemerintah pusat dan daerah perlu dibenatu agar kita bisa mengejar bonus demografi sekarang ini dengan pembangunan di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Gunawan Wibisono



Close Ads