alexametrics

Ikuti Surabaya Raya, Malang Raya Sepakat Usulkan PSBB

29 April 2020, 12:15:36 WIB

JawaPos.com – Setelah Surabaya Raya, giliran Malang Raya sepakat mengusulkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Tadi malam tiga kepala daerah bertemu di Kantor Bakorwil III Malang, Jalan Simpang Ijen, Klojen. Mereka adalah Bupati Malang Sanusi, Wali Kota Malang Sutiaji, dan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko.

Dalam pertemuan yang difasilitasi Kepala Bakorwil III Malang Benny Sampirwanto itu, tiga kepala daerah tersebut memantapkan persiapan sekaligus langkah lanjutan untuk mengajukan PSBB.

Sutiaji, misalnya, mengusulkan penambahan RS rujukan jika PSBB disetujui Kementerian Kesehatan (Kemenkes). ’’Saat ini ada empat RS rujukan pasien Covid-19. Kami minta tambah tiga lagi,’’ ujar Sutiaji kepada Jawa Pos Radar Malang.

Tiga tambahan RS rujukan yang diusulkan Sutiaji adalah RS UMM, RSI Unisma, dan RSUD Kota Malang. ’’Daya dukung RS kami sudah siap jika diberlakukan PSBB,’’ kata Sutiaji. Dia menyatakan sudah menyiapkan semua hal sejak mengusulkan PSBB pada 14 April. Bahkan, pihaknya sudah membikin rancangan perwali. ’’Semua sudah kami siapkan di perwali. Termasuk sanksi jika ada yang melanggar,’’ tutur Sutiaji.

Mengenai sanksinya, Kabaghumas Pemkot Malang Nur Widianto menyatakan, pihaknya memasrahkan sepenuhnya kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. ’’Karena lintas daerah (Malang Raya), seyogianya ada kesetaraan (sanksi),’’ kata Wiwid, panggilan akrab Nur Widianto.

Sementara itu, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menuturkan, pihaknya belum menyiapkan skenario secara khusus jika PSBB direstui Kemenkes. Yang pasti, dia akan menyelaraskan dengan Pemkot dan Pemkab Malang. Sebab, penerapan PSBB harus melibatkan sinergisitas daerah se-Malang Raya. ’’Menurut Ibu Gubernur, ketika Malang ingin mengajukan PSBB, harus Malang Raya agar hasilnya maksimal,’’ kata Dewanti.

Selain itu, Dewanti khawatir di kemudian hari terjadi ledakan jumlah pasien Covid-19 di wilayahnya. Sebab, kemarin puluhan warga Batu melayat ke pasien positif korona yang meninggal di Pujon. ’’Sudah kami tracing, ada 50 warga yang ikut melayat. Termasuk keluarganya yang memandikan,’’ ujar Dewanti.

Dengan menerapkan PSBB, Dewanti berharap ada sanksi tegas dari aparat penegak hukum. Sebab, jika tidak ada ketegasan, fungsi PSBB yang diharapkan memutus mata rantai persebaran virus korona tidak akan maksimal. ’’Misalnya (masyarakat) tidak boleh salat Tarawih di masjid, nanti ada pihak keamanan yang menjaga dan semua masjid harus seperti itu,’’ katanya.

Hingga pukul 21.00 tadi malam, pertemuan di bakorwil belum selesai. Tapi, sebelum pertemuan, Bupati Malang Sanusi menuturkan bahwa pengajuan PSBB menjadi kebutuhan mutlak di wilayahnya. ’’Nggak ada yang lain lagi yang akan kami sampaikan selain perkembangan Covid-19 di Kabupaten Malang yang sudah semakin masif. Hampir di semua kecamatan sudah ada (pasien positif Covid-19),’’ kata Sanusi kemarin.

Pria asal Gondanglegi itu menuturkan, angka kematian akibat virus korona di Kabupaten Malang juga sudah masuk taraf mengkhawatirkan. Berdasar data Satgas Covid-19 Kabupaten Malang, hingga kemarin terdapat 28 pasien positif korona dan 3 di antaranya meninggal. ’’Jumlah ini cukup banyak. Maka, tidak ada jalan lain selain harus mengajukan PSBB,’’ tutur politikus PDIP tersebut.

Wacana pemberlakuan PSBB mencuat sejak 11 April. Kala itu tiga kepala daerah tersebut bertemu di Pemkab Malang. Wali Kota Malang Sutiaji mengajak Sanusi dan Dewanti mengusulkan PSBB di Malang Raya. Karena Sanusi dan Dewanti kala itu menganggap belum perlu PSBB, Sutiaji mengusulkan sendiri. Namun, Khofifah meminta Kota Batu dan Kabupaten Malang ikut mengusulkan PSBB.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : iik/biy/nug/c2/dan/c19/oni

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads