alexametrics

Menteri Halim Tutup Celah Korupsi di Kemendes PDTT

28 Oktober 2019, 12:54:27 WIB

JawaPos.com – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) kini resmi dipimpin Abdul Halim Iskandar setelah serah terima jabatan (sertijab) dari menteri sebelumnya, yakni Eko Putro Sandjojo, di kantor Kemendes PDTT pada Rabu (23/10)

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan bahwa seluruh pegawai di kementeriannya akan selalu mengikuti aturan. Tujuannya, menghindari terjadinya tindak korupsi. Sebab, tata kelola dana desa dengan alokasi anggaran ratusan triliun rupiah merupakan salah satu program unggulan Kemendes PDTT yang menjadi titik rawan terjadinya tindak korupsi, baik di lingkungan kementerian maupun di daerah.

’’Ketika semua dijalankan sesuai norma aturan yang berlaku, dipastikan tidak akan ada yang korupsi,’’ kata Menteri Halim saat ditemui setelah serah terima jabatan (sertijab) di Gedung Kemendes PDTT, Kalibata, Jakarta, Rabu (23/10).

Halim menjelaskan, permasalahan korupsi yang kerap terjadi di beberapa lingkungan kementerian atau lembaga pemerintahan disebabkan adanya kesenjangan. Karena itu, dia menilai masalah kesenjangan tersebut akan menjadi perhatian khusus.

’’Tentu nanti juga kami lihat lagi bagaimana perilaku atau sikap seluruh pegawai terhadap menaati suatu aturan. Karena ini menjadi poin yang sangat penting, jangan sampai ada celah untuk itu (korupsi, Red),’’ tegasnya.

Bukan hanya itu, Halim juga akan tetap menjalin komunikasi dengan menteri sebelumnya, yakni Eko Putro Sandjojo, untuk membahas program prioritas unggulan Kemendes PDTT yang sudah dijalankan dan perlu dilanjutkan.

’’Saya juga nanti perlu saran-saran dari beliau karena pastinya beliau tahu. Paling yang kami bahas adalah program-program yang menjadi prioritas unggulan baru,’’ tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Halim menegaskan bahwa pihaknya tidak menerapkan program 100 hari kerja. Namun, dia tetap akan bekerja sebaik-baiknya dan terus mendukung Program Inovasi Desa (PID). ’’Tidak ada program 100 hari kerja. Presiden juga tidak menetapkan itu karena ini merupakan periode kedua,’’ paparnya.

Editor : Mohamad Nur Asikin

Reporter : ARM

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads