JawaPos Radar

Jokowi Diminta Bersikap Atas Polemik Pansus Angket dan KPK

28/09/2017, 19:41 WIB | Editor: Yusuf Asyari
Jokowi Diminta Bersikap Atas Polemik Pansus Angket dan KPK
Ilustrasi (Dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Polemik Pansus Hak Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berlanjut. Pasalnya, masa kerja pansus itu diperpanjang usai rapat paripurna digelar beberapa waktu lalu.

Mantan Direktur Kemitraan (Partnership) Harbrinderjit Singh Dillon mendesak Presiden Joko Widodo mengambil sikap sebagai kepala negara dalam. Jokowi kata dia harus merespons polemik itu karena Pansus Hak Angket ditenggarai sebagai upaya melemahkan KPK.

Dia mengatakan, sikap Jokowi yang kerap menyampaikan bahwa Pansus Hak Angket KPK merupakan ranah legislatif, menunjukkan bahwa Jokowi itu mengambil posisi sebagai kepala pemerintahan atau eksekutif.

"Perlu diingatkan ke Jokowi dia bukan hanya kepala pemerintahan. Kalau beliau katakan ini ranah legislatif, dia tempatkan dirinya sebagai ke kepala pemerintahan. Dia punya peran sebagai kepala negara," ucapnya di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (28/9).

Dia hadir ke kantor KPK bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi. Mereka datang untuk memberikan dukungan kepada KPK, dalam menghadapi Pansus Angket KPK yang masa kerjanya diperpanjang 60 hari ke depan.

Menurutnya, Jokowi selaku kepala negara harus mengambil langkah tegas merespons Pansus Angket KPK, yang gelagatnya melemahkan KPK, dengan berpihak pada kepentingan republik dan berpijak pada masa depan bangsa ini.

"Jadi yang kita minta dia sebagai kepala negara, harus berpihak pada republik, harus berpihak pada rakyat, harus berpijak pada masa depan. Jadi nggak bisa dia katakan kalau itu bukan ranah dia," tuturnya.

Dia juga menyebut keberadaan Pansus Angket KPK tak bisa dilepaskan dari bagian 'corruptor fight back'. Menurut dia, serangan balik dari para koruptor sudah diprediksi akan muncul ketika muncul gagasan mendirikan KPK.

Menurut Dillon, saat ini 'corruptor fight back' sudah menyatu dengan anggota DPR yang dipilih oleh rakyat untuk mematahkan kekuatan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.

"Mereka (anggota DPR) yang sebetulnya penegak demokrasi itu, mereka sudah bersatu untuk mematahkan kekuatan ini (KPK), satu-satunya harapan yang bisa membersihkan dan bisa meluruskan perjalanan bangsa ke depan," ujarnya.

(elf/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up