alexametrics

Ibu Kota Pindah, Pemerintah Harus Revisi Sembilan UU Lintas Sektor

28 Agustus 2019, 13:43:54 WIB

JawaPos.com – Pemerintah memiliki ‘pekerjaan rumah’ soal regulasi yang harus direvisi terkait dengan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim). Setidaknya ada sembilan revisi undang-undang (UU) sebagai landahan hukum pemindahan ibu kota.

Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali mengatakan, sembilan revisi UU itu bukan hanya dari komisinya saja, melainkan kerja lintas sektor. Artinya, dalam menyelesaikan revisi undang-undang terkait perlu kerja sama. “Ini pekerjaan lintas sektor. Bukan hanya satu atau dua sektor, tapi lintas sektor yang akan bekerja secara simultan,” ujar Amali kepada wartawan, Rabu (28/8).

Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, nantinya pembahasan di litas komisi akan benar-benar rinci. Karena pembahasannya berkaitan dengan teknis dan perencanaan agar tidak menambrak UU. “Baik untuk menyiapkan perencanaan, pekerjaan teknis, dan aturan maupun payung hukum untuk mendasari pelaksanaan ini,‎” katanya.

Saat ini bola ada di tangan pemerintah. DPR hanya menunggu pemerintah untuk mengusulkan sembilan revisi UU tersebut. Nantinya DPR juga akan meminta pendapat publik sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai pemindahan ibu kota.

“Seperti mekanisme pembahasan suatu UU tentu kita akan juga minta pendapat publik, pendapat pakar dan akademisi,” ungkapnya.

Terpisah, ‎Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera menuturkan, ‎aspek yuridis perlu diperhatikan oleh pemerintah. Sehingga pemindahan ibu kota negara tidak bertabrakan dengan UU.

“Diajukan cepat boleh tetapi prosedur tidak boleh ditabrak. Kewenangan tidak boleh diabaikan, karena ketika kita mengabaikan, maka tidak good corporate governance,” ujar Mardani.

Selain itu, regulasi yang perlu direvisi salah satunya adalah UU Nomor 29/2007 yang menetapkan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. Nantinya DKI Jakarta akan dicabut sebagai ibu kota negara dan digantikan Kalimatan Timur.

“Jadi nanti ada undang-undang yang diajukan di daerah cadangan strategis nasional untuk ibu kota baru,” katanya.

Berikut ini sembilan UU yang perlu direvisi terkait rencana pemindahan ibu kota:

1. Revisi UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbu Kota Jakarta sebagai lbu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Jakarta tidak lagi sebagai lbu Kota Negara sehingga perlu peraturan baru)

2. Pembuatan UU tentang (nama daerah yang dipilih) sebagai lbu Kota Negara

3. Revisi atau pembuatan UU tentang Penataan Ruang di lbu Kota Negara

4. Revisi atau pembuatan UU tentang Penataan Pertanahan di ibu Kota Negara (sinergi dengan tanah adat)

5. Revisi UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

6. Revisi UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (pengaturan kawasan strategis Ibu Kota Negara sebagai ring 1)

7. Revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

8. Revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah

9. Pembuatan UU tentang Kota

Editor : Fadhil Al Birra

Reporter : Gunawan Wibisono

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads