alexametrics

RT-Dusun Mulai Lockdown Mandiri

Covid-19 Menyebar ke Pelosok
28 Maret 2020, 11:34:05 WIB

JawaPos.com – Gelombang mudik keluar Jabodetabek terus berlangsung. Namun, hingga kemarin (27/3) pemerintah belum mengeluarkan larangan mudik secara resmi. Yang dibahas baru seputar penguatan physical distancing atau jaga jarak. Pemerintah juga berencana menerbitkan peraturan tentang karantina wilayah atau lockdown. Padahal, beberapa daerah sudah lebih dulu melakukannya.

Kemarin diadakan rapat tingkat menteri (RTM) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Muhadjir tidak membahas secara khusus fenomena mudik dini yang berlangsung di Jabodetabek. Dia hanya menekankan bahwa penerapan physical distancing perlu lebih dikuatkan. Sebab, upaya itu efektif untuk mengurangi laju penularan dan menekan pertambahan kasus korona. Terlebih menjelang datangnya bulan suci Ramadan yang juga akan dibarengi arus mudik Hari Raya Idul Fitri. ”Artinya, memperkecil pergerakan orang, antarkota dan antardaerah. Saya kira ini bisa menjadi langkah kita lebih serius,” ujarnya.

Mantan Mendikbud itu mengakui, ada kekhawatiran bila tidak ada pengendalian pergerakan orang menjelang Lebaran tersebut. Karena itu, Muhadjir meminta koordinasi pemerintah pusat dengan daerah diperkuat lagi. Baik soal kesiapsiagaan daerah menghadapi pandemi korona maupun menekan potensi penularan di wilayah masing-masing. Pemda juga diminta mengoptimalkan physical distancing dengan terus melakukan imbauan hingga penindakan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi menyatakan bahwa rapat-rapat mengenai mudik telah digelar maraton. Namun, larangan mudik masih dalam pembahasan. ”Tahapannya imbauan dulu,” ucapnya kemarin.

Budi menyadari bahwa imbauan tersebut tidak dipatuhi masyarakat. Buktinya, ada yang sudah nekat pulang kampung. Namun, dia berkilah bahwa keputusan melarang mudik membutuhkan rapat yang lebih tinggi. Senin lusa rencananya ada rapat terbatas para menteri yang akan membahas hal itu. ”Dari eselon satu sepakat ada larangan mudik.”

Dia mengakui belum mengantisipasi mudik dini. Menurut Budi, berdasar data yang dimilikinya, ada peningkatan jumlah penumpang datang di beberapa terminal tipe A di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Lonjakan terjadi pada 20–22 Maret. ”Rata-rata penumpang dari Jabodetabek,” katanya.

Budi mencontohkan, terminal yang mulai ramai ada di Solo, Wonogiri, dan Purwokerto. Menindaklanjuti hal itu, Budi meminta kepala balai pengelola transportasi darat dan dinas perhubungan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat. Pengecekan kesehatan pada mereka yang datang dari Jabodetabek harus dimasifkan.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menjelaskan, limpahan pemudik dari Jabodetabek membuat potensi penularan virus korona semakin tinggi. Dia baru mendapat laporan dari Kabupaten Sumedang bahwa ada peningkatan orang dalam pemantauan (ODP) setelah ada banyak pemudik dari Jabodetabek. ”Kalau tidak ada pelarangan dari pemerintah, dikhawatirkan akan tambah zona merah di tujuan mudik,” ucapnya kemarin.

Sementara itu, belum adanya larangan mudik membuat beberapa daerah memutuskan melakukan lockdown secara lokal. Hingga kemarin ada beberapa kepala daerah yang menutup akses ke wilayah mereka. Antara lain Maluku, Papua, dan Tegal. Bahkan, di Jawa Tengah, beberapa desa dan dusun berinisiatif melakukan lockdown sendiri atas kesepakatan warga.

Dari pemantauan Jawa Pos Radar Jogja, penutupan akses itu dilakukan sebagian dusun di Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem. Namun, masyarakat tampaknya salah mengartikan istilah lockdown sebagaimana yang diterapkan di beberapa negara. Kondisi sebenarnya hanyalah pengawasan ketat terhadap warga dari luar yang ingin masuk ke dusun. Bukan benar-benar menutup akses keluar masuk.

Penanggung Jawab Kepala Desa Hargobinangun Suhardiman menyatakan, ada dua dusun di wilayahnya yang melakukan upaya tersebut, yakni Dusun Randu dan Panggeran. Dia mengakui bahwa masyarakat setempat memang menggunakan istilah lockdown.

Kendati demikian, Suhardiman menyatakan bahwa yang sebenarnya dilakukan warga hanyalah upaya pengawasan serta pendataan terhadap warga luar dusun. Hal itu merupakan upaya antisipasi persebaran Covid-19 agar tidak menjangkiti warga setempat.

Sementara itu, terang Suhardiman, kata lockdown yang banyak dipasang di spanduk gang dusun hanyalah istilah yang dipakai pemuda desa untuk menutup jalan guna membatasi akses warga yang ingin masuk ke dusun. Penutupan akses dengan istilah lockdown juga dilakukan warga Dukuh Besi, Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik. Kepala Dukuh Besi Yuliana Irawati mengungkapkan, hal itu dilakukan sebagai langkah antisipasi persebaran virus korona. Sebab, muncul informasi tentang banyaknya warga dari zona merah Covid-19 yang kembali ke Jogjakarta.

Yuliana menjelaskan, saat ini warga yang hendak masuk ke Dusun Besi hanya diizinkan melalui satu pintu dan wajib didata warga. Para pendatang juga wajib melapor kepada pengurus dusun. ”Jadi, ini bentuk kehati-hatian warga menyusul adanya informasi bahwa ada orang Jakarta akan masuk ke dusun. Di sana (Jakarta) kan zona merah korona,” ujarnya.

Hal serupa dilakukan di Desa Bantarbarang, Purbalingga. Tidak lebih dari 5 kilometer dari desa itu ada seorang warga yang positif korona. Warga desa akhirnya memutuskan lockdown mandiri. Semua akses masuk, khususnya yang menuju jalan raya, ditutup. Lockdown mandiri tersebut diputuskan kelompok pemuda di tiap rukun tetangga (RT).

Salah seorang warga Desa Bantarbarang Rina Anjarwani, 27, menceritakan, lockdown di RT itu dimulai kemarin. ”Baru sehari ini,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin.

Kelompok pemuda memutuskan untuk melindungi desa dengan menutup akses. ”Ditutup pakai bambu, sampai entah kapan,” ujar Rina. Aktivitas harian juga diatur. Untuk hari ini, belanja di pasar diberi waktu hanya sampai pukul 08.00.

SEGERA DIDISTRIBUSIKAN: Petugas memeriksa kardus berisi alat pelindung diri (APD) yang baru datang dari Tiongkok dan ditempatkan di gudang kargo 530 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (27/3). (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)

Konsekuensi Karantina Wilayah

Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD menyampaikan, karantina wilayah sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Namun, dibutuhkan aturan turunan untuk melakukan karantina wilayah. ”Kalau kami langsung (karantina wilayah, Red) gitu malah melanggar undang-undang namanya. Bisa digugat juga ke pengadilan,” katanya.

Namun, Mahfud tidak bisa berbuat banyak atas keputusan yang sudah diambil beberapa kepala daerah. Menurut dia, dalam kondisi saat ini, banyak daerah yang harus mengambil keputusan cepat. Sehingga pemerintah pusat tidak bisa banyak berbuat. ”Banyak daerah yang belum bisa mengikuti prosedur untuk melakukan koordinasi karena daerah itu memang harus segera mengambil tindakan,” jelasnya.

Mahfud menambahkan, karantina wilayah berarti membatasi perpindahan orang, membatasi kerumunan, dan membatasi gerakan orang demi keselamatan bersama. ”Karena itu, sekarang pemerintah sedang menyiapkan rancangan peraturan pemerintah untuk melaksanakan apa yang disebut karantina wilayah.”

Dalam rancangan peraturan tersebut, terang Mahfud, ada banyak hal yang diatur. ”Kapan sebuah daerah itu boleh melakukan pembatasan gerakan yang secara umum sering disebut lockdown,” imbuhnya. Termasuk di antaranya terkait dengan syarat, larangan, dan prosedurnya. ”Itu sekarang sedang disiapkan. Insya Allah nanti dalam waktu dekat akan keluar,” tambah dia.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi tersebut juga menyampaikan, yang dibatasi saat kebijakan karantina wilayah adalah lalu lintas orang. ”Tidak boleh ada penutupan lalu lintas mobil atau kapal yang membawa bahan pokok,” tegasnya.

Selain itu, warung, toko, atau supermarket yang menjual kebutuhan masyarakat tidak boleh ditutup. ”Tidak bisa dilarang untuk dikunjungi,” tambah dia.

TKI Kelaparan di Malaysia

Kebijakan Malaysia melakukan lockdown berimbas pada para tenaga kerja Indonesia (TKI) di sana. Sekitar 500 TKI di wilayah Kampung Sungai Ramal Dalam, Kajang, Selangor, kekurangan bahan makanan. Salah satunya Arief Rizqi Hidayat, 28. TKI asal Probolinggo, Jawa Timur, itu mengaku sudah kehabisan bahan makanan dan uang sejak hari kelima kebijakan lockdown di negeri jiran tersebut.

Arief bercerita, kondisi itu tidak pernah masuk perhitungan para TKI di sana. Sehingga, seperti biasa, setelah menerima gaji tiap tanggal 9–10, sebagian uang langsung ditransfer kepada keluarga di tanah air. ”Paling nyisain RM 200–300, yang nyewa rumah sekitar RM 500,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Ketiga Fungsi Pensosbud KBRI Kuala Lumpur Ika Alful Laila mengungkapkan, KBRI Kuala Lumpur tengah berupaya memberikan bantuan sosial kepada WNI, utamanya buruh harian di sana. Hingga saat ini, tercatat sudah lebih dari 600 paket yang diberikan kepada WNI di kawasan wilayah Kuala Lumpur dan Selangor. ”Dan ini masih on going. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk bantuan ini.”

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Ilham Safutra

Reporter : byu/deb/dee/han/lum/lyn/mia/syn/wan/idr/c5/c9/oni

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads