alexametrics

Baleg DPR Segera Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

27 November 2021, 16:24:55 WIB

JawaPos.com – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahawa UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja adalah inkonstitusional dan bersyarat untuk diperbaiki dalam jangka waktu dua tahun.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Christina Aryani mengatakan pihaknya menghargai putusan MK dan tentunya akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku. Artinya DPR sangat terbuka untuk melakukan perbaikan hal-hal yang dianggap inkonstitusional sebagaimana diputuskan MK.

“Mekanismenya seperti apa tentu DPR akan bersama pemerintah melakukan langkah-langkah perbaikan. Saya rasa ini harus ditindaklanjuti segera sehingga sebelum tenggat waktu dua tahun harusnya sudah bisa selesai,” ujar Christina kepada wartawan, Sabtu (27/11).

Legislator Partai Golkar ini menuturkan, secara substansi, Indonesia memerlukan metode Omnibus Law atau penggambungan aturan dalam satu UU sebagai salah satu cara untuk melakukan pembenahan peraturan perundang-undangan yang ada.

“Utamanya menyangkut masalah tumpang tindih peraturan, ketidaksesuaian materi muatan, hiperregulasi, sampai pada problem ego sektoral,” katanya.

Menurut Cristina, Omnibus Law menjadi jalan keluar untuk mengatasi berbagai persoalan peraturan perundang-undangan yang dialami Indonesia secara cepat, efektif dan efisien serta dapat menjadi solusi untuk melakukan penataan dan harmonisasi existing regulasi.

Editor : Mohamad Nur Asikin

Reporter : Gunawan Wibisono

Saksikan video menarik berikut ini:




Close Ads