alexametrics

Sebelum Putus JR UU 19/2019, MK Diminta Lihat Dampak Kinerja KPK

27 April 2021, 19:26:07 WIB

JawaPos.com – Mahkamah Konstitusi (MK) diminta untuk membuka mata sebelum memutus gugatan uji materi atau judicial review (JR) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah berlakunya revisi UU KPK itu, dinilai banyak perubahan dari komisi antirasuah.

“Sampai hari ini tidak kunjung diputus oleh 9 hakim MK, ada cukup banyak bukti konkret yang bisa membenarkan kesimpulan undang-undang KPK tersebut tidak mencerminkan apa yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo,” kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam diskusi daring, Selasa (27/4).

Kurnia menyampaikan, dampak revisi UU KPK kini menjadikan pegawainya sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Terlebih KPK kini kinerjanya berada di bawah kekuasaan eksekutif, tidak lagi menjadi lembaga independen.

“ICW berpandangan undang-undang ini (UU 19/2019 tentang KPK) justru menjadi racun bagi KPK, yang bisa mengakibatkan kematian bagi pemberantasan korupsi di Indonesia,” ungkap Kurnia.

Kurnia menyebut, dampak revisi UU KPK juga mengakibatkan anjloknya indeks persepsi korupsi (IPK) secara nasional. Menurutnya, poin IPK Indonesia dari peringkat 40 turun menjadi 37 dan dari peingkat 85 turun ke peringkat 102.

“Kita kalau tidak salah hanya setara dengan negara Gambia, bahkan Timor Leste itu berada diatas kita. Inilah buah sesungguhnya dari politik hukum yang tidak jelas, yang dilakukan oleh Presiden dan juga DPR,” ungkap Kurnia.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan

Saksikan video menarik berikut ini:



Close Ads