alexametrics

Soal WNA Tiongkok Punya e-KTP, Kemenkumham: Boleh Saja

27 Februari 2019, 09:09:22 WIB

JawaPos.com – Ditemukannya kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) warga negara asing (WNA) Tiongkok di Cianjur, Jawa Barat membuat beberapa kementerian angkat bicara. Kali ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) menyatakan, untuk memperoleh e-KTP, WNA harus memenuhi syarat izin tinggal tetap (ITAP).

“Kewajiban WNA memiliki e-KTP diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,” kata Kepala Biro Humas Kemenkumham, Bambang Wiyono saat dikonfirmasi, Rabu (27/2).

Bambang menuturkan, pada Pasal 63 ayat 1 dijelaskan, bahwa orang asing yang wajib memiliki e-KTP adalah yang berusia 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin dan memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP).

Untuk memperoleh ITAP, kata Bambang, WNA harus memenuhi syarat yang diatur secara ketat mengacu pada sejumlah instrumen hukum. Beberapa di antaranya seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2015.

“(Izinnya) bisa nanti dalam periode tertentu diperpanjang. Itu boleh bikin e-KTP,” ucap Bambang.

Selain itu, Bambang menyebut meski memiki e-KTP, WNA tidak mempunyak hak pilih dalam Pemilu. Bahkan, WNA wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti e-KTP paling lambat 30 hari sebelum masa berlaku ITAP berakhir. 

Namun, seorang WNA bisa saja memiliki e-KTP yang berlaku seumur hidup dan hak memilih apabila dia menjalani proses naturalisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.

“Kalau misalnya, dia punya istri WNI, kita proses naturalisasi, dia jadi WNI, dia boleh bikin e-KTP melalui proses naturalisasi, karena dia kan jadi WNI,” jelasnya.

Sebelumnya, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, warga negara asing (WNA) tidak dilarang memiliki e-KTP karena sudah diatur dalam UU Administrasi dan Kependudukan. Tapi harus memenuhi syarat yang ketat, dia juga menegaskan WNA tetap tidak memiliki hak pilih pada Pemilu 2019. 

“Tidak haram WNA punya e-KTP syaratnya ketat, harus punya izin tinggal tetap yang diterbitkan dari Imigrasi,” ucap Zudan di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (26/2).

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan

Copy Editor :

Soal WNA Tiongkok Punya e-KTP, Kemenkumham: Boleh Saja