alexametrics

Dewas KPK: Sampai Saat Ini Belum Ada Permintaan Penyadapan

27 Januari 2020, 12:46:24 WIB

JawaPos.com – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat kerja dengan Komisi III DPR. Dalam pemaparannya, Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, sampai saat ini belum ada permintaan izin dari pimpinan lembaga antirasuah untuk melakukan penyadapan.

“Jadi sampai saat ini belum ada permintaan izin penyadapan,” ujar Tumpak di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/1).

Namun demikian, Tumpak mengatakan akan memberikan izin penyadapan jika lembaga yang dipimpin oleh Firli Bahuri ini ingin melakukan penyadapan terhadap terduga pelaku korupsi.

“Jadi kami akan beri izin kalau memang ada permintaan izin,” katanya.

Tumpak mengatakan izin penyadapan dikeluarkan dalam waktu 1×24 jam. Sehingga akan memberikan izin secepatnya.

“Kalau ada 1×24 jam akan kami berikan izin boleh atau tidak,” ‎ungkapnya.

Adapun ‎fungsi Dewan Pengawas KPK antara lain menyiapkan dan memfasilitasi administrasi permohonan pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

Kemudian memfasilitasi penyiapan penyusunan rancangan kode etik Pimpinan dan Pegawai KPK, serta fasilitasi pengelolaan laporan pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK.

Berikut merupakan delapan fungsi Sekretariat Dewan Pengawas KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perpres 91 Tahun 2019.

a. Penyiapan dan fasilitasi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

b. Penerimaan dan fasilitasi administrasi permohonan pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan atau penyitaan.

c. Fasilitasi penyiapan penyusunan rancangan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

d. Fasilitasi pengelolaan laporan pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

e.Fasilitasi penyelenggaraan sidang Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

f. Fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

g. Penyiapan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

h. Pelaksanaan urusan administrasi umum Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi‎.

Editor : Kuswandi

Reporter : Gunawan Wibisono



Close Ads