alexametrics

Dewas Evaluasi Pimpinan dan Pegawai KPK Per 3 Bulan

27 Januari 2020, 14:59:47 WIB

JawaPos.com – Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Syamsuddin Haris mengatakan pimpinan lembaga antirasuah akan terus dipantau kinerjanya. Syamsuddin mengatakan, akan ada evaluasi yang diberikan Dewan Pengawas terhadap lima pimpinan KPK tersebut. Evaluasi itu dilakukan setiap tiga bulan sekali.

“Kami dan pimpinan KPK sudah sepakat, untuk efektivitas evaluasi dilakukan secara tiga bulanan atau triwulan,” ujar Syamsuddin Haris di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/1).

Syamsuddin mengatakan yang pertama dipantau adalah kinerja. Kemudian kedua adalah melalui laporan akuntabilitas. Sehingga nantinya Dewan Pengawas memberikan laporan penilaian ke pimpinan KPK.

“Rekomendasi ini akan didokumentasikan dalam laporan capaian kinerja yang akan ditandatangani KPK dan Dewan Pengawas,” katanya.

Selain evaluasi secara tiga bulanan. Dewan Pengawas juga akan mengevaluasi kinerja pegawai KPK.

“Jadi Dewan Pengawas menghasilkan produk antara lain evaluasi dan rekomendasi kinerja KPK,” ungkapnya.

Kebijakan ini kontradiktif dengan Pasal 37B ayat (1) huruf f UU N.19 Tahun 2019 Tentang KPK. Adapun pasal tersebut berbunyi, “Melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Syamsuddin meyakini, meskipun berbeda dengan apa yang diamanatkan UU KPK yang baru, namun dirinya meyakini hal itu akan menjadikan kinerja KPK menjadi lebih optimal.

Adapun ‎fungsi Dewan Pengawas KPK antara lain menyiapkan dan memfasilitasi administrasi permohonan pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

Kemudian memfasilitasi penyiapan penyusunan rancangan kode etik Pimpinan dan Pegawai KPK serta fasilitasi pengelolaan laporan pengaduan masyarakat, mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK.

Berikut merupakan delapan fungsi Sekretariat Dewan Pengawas KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perpres 91 Tahun 2019

a. Penyiapan dan fasilitasi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. Penerimaan dan fasilitasi administrasi permohonan pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan atau penyitaan;

c. Fasilitasi penyiapan penyusunan rancangan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;

d. Fasilitasi pengelolaan laporan pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;

e.Fasilitasi penyelenggaraan sidang Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi;

f. Fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;

g. Penyiapan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi;

h. Pelaksanaan urusan administrasi umum Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi

Editor : Kuswandi

Reporter : Gunawan Wibisono



Close Ads