alexametrics

Yasonna Pastikan Pemerintah Tak Buat Aturan Turunan Omnibus Law

26 November 2021, 12:51:39 WIB

JawaPos.com – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam putusannya, MK meminta pembentuk undang-undang dalam hal ini Pemerintah dan DPR memperbaikinya dalam waktu dua tahun.

“Pemerintah menghormati dan mematuhi putusan MK dan tentunya akan melaksanakan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya. Termasuk untuk tidak menerbitkan aturan baru yang bersifat strategis sampai perbaikan dilakukan,” kata Yasonna dalam keterangannya, Jumat (26/11).

Meski inkonstitusional secara pembentukan, UU Cipta Kerja atau Omnibus Law tetap berlaku. Dia memastikan, Pemerintah tidak akan membuat aturan turunan sampai perbaikan selesai.

“Sesuai putusan MK, UU Cipta Kerja tetap berlaku secara konstitusional hingga dilakukan perbaikan paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan,” tegas Yasonna.

Dalam putusannya, MK meminta kepada pembentuk Undang-Undang dalam hal ini DPR RI dan Pemerintah untuk melakukan perbaikan UU Cipta Kerja dengan tenggat waktu selama dua tahun, sejak putusan dibacakan. Apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan maka menjadi inkonstitusional secara permanen.

“Menyatakan apabila dalam tenggang waktu dua tahun pembentuk Undang-Undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali,” tegas Anwar.

Editor : Nurul Adriyana Salbiah

Reporter : Muhammad Ridwan

Saksikan video menarik berikut ini:




Close Ads