alexametrics
Delapan Pasal Berubah setelah Disetujui DPR

UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat, MK Perintahkan Revisi UU PPP

UU 11/2020 dan Aturan Turunan Tetap Berlaku
26 November 2021, 13:03:12 WIB

JawaPos.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) inkonstitusional bersyarat. Dalam putusan uji materi setebal 448 halaman tersebut, MK menyatakan UU yang disusun dengan metode omnibus law itu bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak memenuhi tata cara baku dan standar pembentukan undang-undang. Khususnya UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).

Konsekuensinya, MK memerintah pemerintah dan DPR sebagai pembentuk UU untuk melakukan perbaikan dalam jangka dua tahun. Jika tidak, UU Ciptaker dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Selain itu, MK memerintahkan penghentian penerapan semua kebijakan strategis yang terkait dengan UU Ciptaker. ”Serta tidak dibenarkan pula menerbitkan aturan pelaksana baru,” ujar Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan.

MK menilai, pembentukan UU Ciptaker belum jelas. UU itu baru atau revisi UU. Sebab, dari aspek nomenklatur, UU Ciptaker merupakan UU baru. Namun, substansi terbesar berisi perubahan-perubahan UU lama. Model tersebut tidak sejalan dengan ketentuan di UU PPP. Karena itu, jika terdapat kebutuhan baru dalam penyusunan UU yang sesuai dengan dinamika zaman, pemerintah dan DPR bisa lebih dulu melakukan penyesuaian. ”Terbuka ruang untuk mengubah lampiran UU 12/2011 (UU PPP),” kata hakim MK Enny Nurbaningsih.

Perubahan tersebut dapat dirancang untuk mengikuti perkembangan kebutuhan hukum. Termasuk jika peraturan perundang-undangan akan disederhanakan dengan metode apa pun, termasuk omnibus law. ”Dengan demikian, tetap tercipta kondisi tertib dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,” tuturnya.

Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyederhanakan banyak peraturan tidak bisa dijadikan alasan untuk menyimpangi ketentuan UU.

MK juga meminta tata cara atau prosedur penyusunan UU diperbaiki. Mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahannya. Kemudian, prosesnya juga harus transparan dan melibatkan publik.

Persoalan lain yang ditemukan MK dalam UU Ciptaker adalah adanya pelanggaran dalam tahap pengundangan. Ada banyak perubahan substansial pada draf pasca persetujuan DPR dan presiden dengan draf pasca diundangkan. Setidaknya ada delapan norma yang substansinya berubah tidak sebatas typo atau redaksional yang dapat dimaklumi. Tepatnya pada halaman 151–152, 388, 390, 391, 374, dan 424. MK juga menemukan kesalahan pengutipan dalam rujukan pasal. Misalnya, pada pasal 6. ”Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan,” kata hakim MK Suhartoyo.

Lantas, mengapa waktu perbaikan harus dua tahun? MK berpendapat, dua tahun adalah waktu yang proporsional untuk membenahi berbagai kesalahan. Suhartoyo menjelaskan, meski secara drafting melanggar, pihaknya memutuskan UU itu inkonstitusional bersyarat karena menyadari adanya kebutuhan strategis pemerintah melalui UU tersebut.

Beda Pendapat

Di antara sembilan hakim MK, lima orang setuju bahwa UU Ciptaker dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Mereka adalah Saldi Isra, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Enny Nurbaningsih. Empat hakim lain berbeda pendapat. Yakni, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Manahan M.P. Sitompul. Keempatnya menyatakan, meski memiliki banyak kelemahan dari sisi legal drafting, UU Ciptaker sangat dibutuhkan.

Editor : Edy Pramana

Reporter : (far/syn/wan/han/lum/deb/c14/oni)

Saksikan video menarik berikut ini:




Close Ads