alexametrics
Sidang Sengketa Informasi Hasil TWK

KPK Masih Berlindung Dibalik Surat BKN yang Melarang Membuka Hasil TWK

26 November 2021, 10:15:36 WIB

JawaPos.com – Majelis Komisi Informasi Pusat (KIP) kembali menyidangkan sengketa informasi terkait dengan Hasil Tes Wawasan Kebangsaan (KPK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (25/11) kemarin. Sidang lanjutan itu menghadirkan ahli dari pihak pemohon dalam hal ini mantan pegawai KPK, dan pihak termohon KPK.

“Hasil dari sidang pemeriksaan saksi dan ahli kemarin, pihak KPK masih mengklaim tak memiliki informasi yang diminta oleh para pemohon. Dalam hal ini, KPK menyatakan tak memiliki hasil Tes Wawasan Kebangsaan. Selain itu, KPK juga masih berlindung kepada surat Badan Kepegawaian Negara yang melarang membuka hasil TWK,” kata mantan pegawai KPK, Hotman Tambunan dalam keterangannya, Jumat (26/11).

Dia mengungkapkan, 11 pemohon yang mewakili 57 mantan pegawai KPK sangat menyayangkan, karena KPK masih berlindung kepada alasan yang mengada-ada.

“Para pemohon berharap sidang lapangan bisa membuktikan kebenaran dan menjadi dasar Majelis Komisioner memutus sidang sengketa publik ini dengan sebenar-benarnya, seadil-adilnya,” ucap Hotman.

Kekecewaan ini sesuai dengan salah satu keterangan Rifqi Sjarief Assegaf sebagai ahli, dari pihak pemohon. Rifqi menyatakan jika data yang dimintakan oleh pemohon tidak dalam penguasaan badan publik, hal tersebut tidak membatalkan kewajiban badan publik dalam hal ini KPK untuk memberikan akses informasi kepada pemohon atas informasi yang bersifat publik.

“Sehingga badan publik berkewajiban untuk meminta data dan informasi yang sudah seharusnya menjadi penguasaan dan memberikan akses kepada pemohon,” tegas Rifqi.

Rifqi menjelaskan, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status Pegawai KPK telah menjadi perhatian besar publik. Maka sudah sewajarnya, badan publik dalam hal ini KPK membuka informasi sebanyak-banyaknya untuk memastikan kebenaran data agar diketahui publik, untuk menghindari prasangka, atau mengdeskriditkan pihak-pihak tertentu.

“Jadi pemenuhan informasi tidak berkaitan dengan kepentingan pemohon saja, tapi juga kepentingan KPK untuk membangun kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi,” tegas Rifqi.

Landasan hukum yang menjadi penentuan kriteria Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak memenuhi Syarat (TMS) harus dipandang sebagai sebuah kebijakan yang berdampak pada muncunya sebuah keputusan publik. Sehingga sudah sewajarnya KPK memberikan akses kepada pemohon yang menjadi pertimbangan dalam rangka mendorong akuntabilitas dan memperjelas alasan pengambilan sebuah keputusan publik.

Alasan penolakan pemberian hasil TWK berkaitan dengan kekhawatiran dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan juga tidak bisa dibenarkan. Mengingat TWK itu sendiri adalah hasil dari kebijakan yang sudah diambil oleh KPK.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan




Close Ads