alexametrics

Tolak Pemecatan Novel Baswedan Cs, BEM SI Akan Geruduk KPK

26 September 2021, 18:35:09 WIB

JawaPos.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) akan menggelar aksi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (27/8) besok. Demonstrasi digelar dalam rangka menolak pemecatan terhadap 57 pegawai KPK.

Koordinator Pusat BEM SI Nofrian Fadil Akbar membenarkan informasi terkait akan turunnya mahasiswa untuk menolak pemecatan pegawai KPK. “Iya benar,” kata Nofrian kepada JawaPos.com, Minggu (26/9).

Demonstrasi mahasiswa menyikapi polemik pemecatan terhadap Novel Baswedan dan kawan-kawan ini akan digelar secara damai. Unjuk rasa ini juga dipastikan mematuhi protokol kesehatan.

Aliansi BEM SI dan Gerakan Selamatkan KPK (GASAK) sebelumnya telah menyampaikan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengangkat 57 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka memberikan waktu 3×24 jam bagi Jokowi untuk mengambil sikap, jika tidak, mengancam akan turun ke jalan.

“Kami Aliansi BEM Seluruh Indonesia dan GASAK memberikan ultimatum kepada Presiden Jokowi untuk berpihak dan mengangkat 56 pegawai KPK menjadi ASN dalam waktu 3×24 jam sejak hari ini. Jika Bapak masih saja diam, maka kami bersama elemen rakyat akan turun ke jalan menyampaikan aspirasi yang rasional untuk Bapak realisasikan,” demikian isi surat tertanggal 23 September tersebut, Jumat (24/9).

Surat itu pun telah dibenarkan oleh Koordinator Wilayah BEM Jabodetabek Banten (BSJB), Alfian. Dalam surat itu, BEM SI dan GASAK menyinggung komitmen Jokowi yang berjanji akan menguatkan KPK dengan cara menambah anggaran, menambah penyidik, dan memperkuat KPK dengan tegas.

Mereka mengecam, sikap diam Jokowi atas pemecatan 57 pegawai karena tak lolos TWK dalam rangka alih status menjadi ASN. Padahal, pelaksanaan alih status tersebut telah terbukti malaadministrasi dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana temuan Ombudsman RI dan Komnas HAM.

“Alih-alih pegawai KPK ditambah ternyata ada 57 pegawai KPK diberhentikan dengan SK No.1327,” tegsnya.

BEM SI memandang, ada sejumlah alasan yang bisa menjadi dasar bagi Jokowi untuk bertindak. Karena, KPK dilemahkan secara terstruktur, sistematis, dan masif melalui revisi Undang-undang; pimpinan KPK terpilih bermasalah karena telah terbukti melanggar etik; hingga proses alih status pegawai yang sarat pelanggaran.

Selain itu, mereka juga mencantumkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan proses alih status tidak boleh merugikan hak para pegawai KPK.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan

Saksikan video menarik berikut ini:




Close Ads