JawaPos Radar

Ada Lembaga Baru yang Berkantor di KPK, Tugasnya soal Korupsi Juga

26/07/2018, 15:34 WIB | Editor: Ilham Safutra
Ada Lembaga Baru yang Berkantor di KPK, Tugasnya soal Korupsi Juga
Gedung Merah Putih KPK (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Pemerintah menambah satuan yang bertugas mencegah tindakan korupsi. Satuan tersebut bernama Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK). Tim itu dibentuk menyusul diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Timnas PK bertugas memantau pelaksanaan stranas PK yang berisi arah kebijakan nasional tentang fokus dan sasaran pencegahan korupsi. Baik di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 perpres tersebut, Timnas PK terdiri atas berbagai elemen. Mulai menteri perencanaan pembangunan nasional (PPN)/kepala Bappenas, menteri dalam negeri (Mendagri), menteri pendayaguaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (Men PAN-RB), kepala staf kepresidenan (KSP), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ada Lembaga Baru yang Berkantor di KPK, Tugasnya soal Korupsi Juga
Kepala Staf Presiden Moeldoko (tengah) (RAKA DENNY/JAWAPOS)

KSP Jenderal (pur) Moeldoko mengatakan, perpres tersebut memperkuat upaya pemerintah dalam mencegah korupsi dari sejak hulu. Selama ini, lanjut dia, pemerintah sudah banyak berupaya dalam mencegah korupsi.

Namun, lanjut dia, berbagai upaya tersebut belum terkonsolidasikan secara baik. "Masih dibutuhkan upaya konsolidasi yang lebih efektif atas berbagai inisiatif dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya," ujarnya di Jakarta kemarin (25/7).

Dalam perpres tersebut dijelaskan, ada tiga isu utama yang menjadi fokus stranas PK. Yaitu, terkait perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Setelah terbentuk, Timnas PK wajib menyusun aksi pencegahan korupsi (aksi PK) terhadap tiga sektor yang menjadi fokus stranas PK. Aksi PK sekurang-kurangnya harus sudah terencana pada tiga bulan sejak perpres tersebut diundangkan atau pada akhir Oktober 2018.

Nantinya, lanjut Moeldoko, setiap menteri, pemimpin lembaga, dan kepala daerah harus menyampaikan laporan aksi pencegahan korupsi kepada Timnas PK setiap tiga bulan. Selanjutnya, Timnas PK akan melaporkan pelaksanaan stranas PK kepada presiden setiap enam bulan sekali.

Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi S.P. menambahkan, tim tersebut tidak akan tumpang tindih dengan KPK. Sebaliknya, KPK digandeng dalam memaksimalkan pencegahan dan pemberantasan korupsi. "Bahkan, kajian-kajian KPK terkait dengan pencegahan korupsi bisa ditindaklanjuti pemerintah dan kementerian terkait," ujarnya.

Mantan juru bicara KPK itu juga memastikan pemerintah sudah berkoordinasi dengan KPK sebelum menerbitkan perpres tersebut. "Prosesnya melibatkan diskusi dengan KPK," imbuhnya.

Sementara itu, praktisi hukum tata negara Margarito Kamis menilai pembentukan Timnas PK menjadi ajang pembuatan citra politik dari Presiden Joko Widodo. Apalagi, momentum saat ini menjelang pemilihan presiden. Dengan membentuk stranas itu, pemerintah akan dicitrakan antikorupsi. "Ibarat kapal yang mau karam, ini sedang membuat sekoci-sekoci. Nah, stranas itu bagian dari sekoci itu," kata Margarito kepada Jawa Pos kemarin.

Apalagi, selama ini untuk urusan pencegahan korupsi, sudah cukup banyak lembaga yang dibentuk pemerintah. Misalnya, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang beranggota polisi dan pejabat pemerintah dari pusat. Satgas juga dibentuk di daerah. Belum lagi lembaga pemerintah seperti inspektorat yang ada di setiap kementerian, lembaga, dan pemda. Ada pula BPKP. Mereka semua bertugas mengawasi dan tentu mencegah tindak korupsi.

"Dengan membentuk badan atau organisasi baru, itu justru memperlihatkan pemerintah yang tidak efektif. Apalagi, itu disokong pendanaan dari APBN. Bukankah pemerintah sedang kesulitan mengatur keuangan sehingga menambah utangnya," ujar Margarito.

Dalam perpres itu memang dibentuk sekretariat khusus yang berkedudukan atau berkantor di gedung KPK seperti diatur dalam pasal 7. Pada pasal 12, pendanaan untuk penyelenggaraan Timnas Pencegahan Korupsi dibebankan pada APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan undang-undang.

Margarito menyatakan akan lebih baik bila pemerintah memperkuat lembaga yang sudah ada daripada membentuk organisasi baru. Tidak perlu pemerintah menjadi reaktif dengan membentuk organisasi baru sehingga terkesan membuat terobosan. "Sehingga pada akhirnya hanya akan dipergunakan sebagai bahan citra atau komoditas politik," ungkap dia.

Jubir KPK Febri Diansyah menegaskan, KPK menyambut positif terbitnya perpres yang memayungi pembentukan tim tersebut. Menurut pria yang akrab dipanggil Febri itu, ada prinsip dasar penting yang terkandung dalam perpres tersebut. "Perpres itu, setelah kami baca, juga akan memisahkan dan tetap memosisikan KPK sebagai lembaga independen," terang dia.

Keterangan itu disampaikan Febri lantaran perpres yang diteken Jokowi tersebut bakal membantu KPK untuk urusan pencegahan. Berkaitan dengan kantor maupun mekanisme kerja Timnas PK itu, Febri menyebutkan bahwa dirinya belum tahu pasti. Sebab, KPK akan duduk bersama tim yang dibentuk presiden. "Tentu harus dibahas secara konkret," ujarnya. Selain itu, mereka perlu waktu untuk berbicara sebelum merancang rencana aksi maupun langkah-langkah pencegahan tindak pidana korupsi. 

(far/jun/syn/c10/agm)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up