alexametrics

ICW: Vaksinasi ke Tahanan KPK Tidak Tepat

26 Februari 2021, 14:34:13 WIB

JawaPos.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai tidak melihat urgensi pemberian vaksin kepada 39 tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ICW memandang, pemberian vaksin lebih awal kepada para tahanan KPK tidak tepat.

“Menurut kami sangat tidak tepat ya. Melihat kesahihan data Kemenkes saja, bisa diragukan, bahwa pasti belum semua nakes atau kelompok prioritas lainnya yang menjadi target vaksin tahap satu itu mendapatkan vaksin, sekarang sudah akan diberikan kepada tahanan KPK,” kata peneliti ICW, Dewi Anggraeni dalam keterangannya, Jumat (26/2).

Dewi menyebut, seharusnya pemerintah, Kemenkes dan KPK bisa meninjau ulang dan membatalkan vaksinasi tahap awal kepada para tahanan. Karena tahanan KPK bukan garda terdepan yang harus mendapatkan vaksin tahap satu.

“Kami memahami bahwa pelaksanaan vaksin di KPK, termasuk ke tahanan, bertujuan supaya tidak mengganggu penyelidikan dan penyidikan KPK terkait kasus korupsi para tahanannya. Tapi lagi-lagi harus dilihat lagi apa prioritasnya? Sedangkan semua nakes saja belum berhasil divaksin,” sesal Dewi.

Dewi menegaskan, pemerintah seharusnya lebih gencar kepada kelompok prioritas, apalagi jumlah vaksin saat ini masih terbatas. Dia meminta agar vaksin bisa diprioritaskan kepada garda terdepan penanganan Covid-19, lalu baru bisa beralih ke lapisan berikutnya.

“Pembenahan data nakes seluruh Indonesia juga. Menkes saja ragu dengan data yang dimiliki Kemenkes,” tegas Dewi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan alasannya memberikan vaksinasi kepada 39 tahanan KPK. Firli menyebut, tahanan merupakan pihak yang rentan tertular virus korona atau Covid-19.

“Tahanan KPK merupakan salah satu pihak yang rentan tertular dan menularkan virus ini, karena banyak berhubungan dengan berbagai pihak, diantaranya petugas rutan, penyidik, keluarga tahanan, kuasa hukum dan pihak-pihak terkait lainnya,” ujar Firli.

Baca juga: Vaksinasi Gelombang Kedua: Pedagang, Guru, dan Lansia

Firli memahami masukan dari masyarakat terkait vaksinasi yang diberikan kepada tahanan di KPK. Dia menyebut, negara berkewajiban menjaga keselamatan jiwa setiap orang termasuk tahanan.

“Negara bertugas untuk memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, demikian diamanatkan pembukaan alenia keempat Undang Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Terkait itulah, KPK melaksanakan vaksinasi dengan kerja sama Komite Penanganan Covid-19 untuk seluruh insan KPK dan para Pihak yang berinteraksi dalam lingkungan KPK,” ujar Firli.

Firli tak memungkiri, penularan Covid-19 di lingkungan KPK cukup tinggi. Karena sebelumnya sebanyak 20 dari 64 tahanan di KPK terkonfirmasi positif Covid-19. “Bahkan ada pegawai sampai meninggal dunia,” pungkas Firli.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan




Close Ads