Negara Hadirkan Rumah Layak, 205.000 Rumah Subsidi Sudah Terserap

JawaPos.com - Pemerintah berkomitmen menjalankan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Contohnya di sektor perumahan dan permukiman. Dari 350.000 kuota rumah subsidi, sudah 205.000 rumah yang terserap.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dipanggil Presiden Prabowo ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (28/10).

Dalam pertemuan tersebut, Maruarar melaporkan sejumlah capaian strategis kementeriannya, antara lain realisasi serapan anggaran dan program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Yang pertama, kami laporkan bahwa serapan anggaran di tempat kami sampai hari ini sudah 70 persen,” ucapnya.

Dia juga menyatakan bahwa program rumah subsidi cukup diminati. “Yang kedua, kami sampaikan bahwa rumah subsidi juga dari kuotanya 350 ribu juga terserap cukup banyak, per hari ini sekitar 205 ribu,” tutur Maruarar.

Lebih lanjut, Maruarar menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden, pemerintah telah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sebelumnya dikenakan biaya.

Selain itu, izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya dikenal sebagai IMB juga digratiskan bagi kelompok masyarakat tersebut.

“Kemudian, juga PBG-nya, persetujuan bangunan gedung, dulu namanya IMB, sekarang namanya PBG, itu juga sudah gratis, itu berjalan, dan dimonitor, dibantu oleh Bapak Mendagri. Jadi para Bupati, Wali Kota juga menjalankan itu, dan sudah dijalankan itu,” kata Maruarar.

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar menambahkan bahwa bunga rumah subsidi tetap dijaga pada tingkat 5 persen. Ini sebagai wujud keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil di tengah kondisi ekonomi global yang dinamis.

Selain rumah subsidi, pemerintah juga memperkuat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni.

“Kita tahu bahwa rakyat kita yang punya rumah, tapi tidak layak huni, ada 26,9 juta rumah. Jadi punya rumah, tapi tidak layak huni. Di sini, negara membantu tahun ini 45 ribu rumah yang direnovasi, supaya dari tidak layak huni, jadi layak huni,” ungkapnya.

Program ini tidak hanya berhenti di tahun ini. Namun juga berlanjut tahun depan. Jika tahun ini ada 45 ribu rumah direnovasi, tahun depan menjadi 400.000 rumah.

Menurutnya, aktivitas pembangunan rumah turut menggerakkan ekonomi rakyat. Mulai dari penjual bahan makanan di sekitar lokasi proyek hingga pedagang bahan bangunan dan pelaku industri pendukung.