Sambut Baik Kerja Sama di Balik Pertemuan Prabowo dengan Li Qiang, Ekonom: Indonesia Jadi Poros dua Kekuatan Ekonomi Besar

JawaPos.com - Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri (PM) Tiongkok Li Qiang baru-baru ini menyiratkan posisi baru Indonesia dalam lanskap keuangan global. Tidak hanya itu, pertemuan tersebut dinilai sebagai tanda arah strategis baru bagi Indonesia. Menjadi jalur tengah dalam situasi keuangan dunia. 

”Kita bukan musuh dolar, tapi juga bukan budak dolar. Kita membuka diri pada RMB, bukan untuk tunduk pada Beijing, tapi untuk membentuk sistem keuangan yang lebih adil, terbuka, dan multipolar. Kita berdiri di antara Washington dan Beijing bukan untuk memilih sisi, tapi untuk menjadi poros,” ungkap Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menyampaikan hal itu dalam tulisannya yang dikutip pada Senin (26/5). 

Menurut Fakhrul, kerja sama antara Ban Indonesia dengan Bank Sentral China adalah momen perubahan diplomasi Indonesia dengan Tiongkok. Yang semula diplomasi beton menjadi diplomasi modal. Dia melihat selama ini kerja sama Indonesia dengan Tiongkok lebih cenderung pada pembangunan fisik. Misalnya pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan kereta cepat.

”Tapi dengan pertemuan (Prabowo dengan Li Qiang), arah kerja sama naik kelas, menuju diplomasi modal,” ujarnya. 

Fakhrul menilai, pertemuan Prabowo dengan Li Qiang akan menjadi pembuka jalur moneter, jalur modal, dan jalur masa depan. Dia optimistis jika dikelola dengan tepat, pertemuan tersebut bisa jadi langkah awal menuju sistem keuangan nasional yang lebih stabil, lebih berdaulat, dan lebih terhubung dengan dunia tanpa kehilangan arah.

”Karena di tengah ketidakpastian global, kekuatan bukan milik yang paling cepat atau paling besar, tetapi milik mereka yang mampu menjadi jembatan, ketika dunia terbelah,” kata dia. 

Apalagi penandatanganan nota kesepahaman antara Bank Indonesia dan People's Bank of China (PBoC) bukan hanya langkah teknokratis, melainkan cara baru dalam memikirkan kedaulatan keuangan negara. Fakhrul menyebut, penandatangan kerja sama itu merupakan hal penting dan strategis bagi Indonesia di bawah Presiden Prabowo. 

”Ini bukan hanya langkah teknokratis. Ini adalah cara baru memikirkan kedaulatan keuangan, kita membantu rebalancing ekonomi dua negara besar (Amerika Serikat dan China), yang mana kemudian memberi ruang lebih besar untuk kemaslahatan rakyat Indonesia,” jelasnya. 

Lebih lanjut, Fakhrul menyampaikan bahwa PBoC bukan bank sentral biasa. Mereka mengelola lebih dari USD 3 triliun cadangan devisa, mengarahkan jalur internasionalisasi Yuan , menentukan arah pembiayaan global dalam konteks Belt and Road Initiative, serta mendorong sistem keuangan alternatif melalui Cross-Border Interbank Payment System atau CIPS.

Menurut Fakhrul, kerja sama antara Bank Indonesia dengan PBoC menunjukkan cara Prabowo yang ingin mengamankan pembiayaan jangka panjang, memperkuat ketahanan eksternal, serta mengurangi volatilitas eksternal terhadap rupiah. Kerja sama itu dinilai akan bermuara pada pembangunan ekonomi yang tidak rentan terhadap gejolak sentimen pasar global.