JawaPos Radar

Soal Paguyuban, Kubu Jokowi Menentang Rencana Buni Yani

25/09/2018, 16:48 WIB | Editor: Imam Solehudin
Buni Yani
Rencana Buni Yani membentuk paguyuban korban kriminalisasi mendapat tentangan dari kubu Jokowi. Jokowi diklaim telah melaksanakan penegakan hukum sebagaimana mestinya. (Imam Husein/JawaPos)
Share this image

JawaPos.com - Koalisi Indonesia Kerja menentang wacana Buni Yani dan sejumlah rekan-rekannya terkait rencana membentuk Paguyuban Korban-korban Kriminalisasi dan Persekusi Rezim Jokowi (PKKPRJ).

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa rezim Jokowi telah menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Dia juga mengajak masyarakat untuk ikut berpikir jernih.

"Menurut saya rezim Pak Jokowi ini, beliau tidak akan ikut campur kepada persoalan hukum karena itu adalah domain dari penegak hukum, kalau Pak Jokowi intervensinya terhadap penegakan hukum itu namanya abuse of power," kata Ace di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/9).

Di sisi lain, Ace juga mempertanyakan kepada masyarakat yang justru tak mempersoalkan mengenai penegakan hukum kepemimpinan sebelum Jokowi. Dia bilang, Imam Besar FPI Rizieq Shihab pernah dipenjara di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kalau kita ambil contoh apa yang terjadi misalnya seperti kasus Habib Rizieq, Habib Rizieq itu sudah pernah dipenjara pada masa SBY tetapi tidak ada yang menyebut bahwa itu kriminalisasi," ungkapnya.

Atas dasar itu semua, Ace mengajak masyarakat untuk tak membesar-besarkan soal kriminalisasi di Indonesia. Karena, pihaknya memercayai bahwa Indonesia adalah negara hukum.

"Menurut saya kalau dibilang siapa yang pernah mempersoalkan kriminalisasi ulama, ya kita bisa lihat rezim siapa. Jadi oleh karena itu menurut saya tidak usah dibesar-besarkan soal kriminalisasi. Kita harus percayakan itu proses dari penegakan hukum," pungkasnya.

Sebelumnya, terdakwa kasus pelanggaran Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Buni Yani menyambangi Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (24/9). Dalam kesempatan itu, mereka sepakat untuk membentuk sebuah paguyuban yang memperjuangkan keadilan.

Buni menjelaskan, paguyuban itu dibentuk berdasarkan kegelisahannya terhadap maraknya kasus kriminalisasi kepada masyarakat. Karena itu, dirinya telah berdiskusi dengan Fadli untuk membentuk paguyuban yang bergerak khusus untuk memperjuangkan keadilan.

"Pak Fadli rencananya mendukung kita untuk membuat paguyuban kriminalisasi dan persekusi rezim Jokowi. Jadi paguyuban ini korban korban kriminalisasi dan persekusi rezim Jokowi jadi PKKPRJ singkatannya," kata Buni di sela-sela pertemuan dengan Fadli Zon.

Tak hanya itu, lanjut Buni, dia akan mengumpulkan seluruh orang-orang yang pernah merasakan kriminalisasi untuk bergabung dalam paguyuban. Menurutnya, paguyuban ini dapat menjadi wadah untuk memperjuangkan keadilan.

"Kami akan mengumpulkan semua, ada 11 aktivis 212, kemudian ada juga wartawan yang sempat kena juga, kemudian ada macam macam lah yang akan kita ajak nanti untuk berjuang bersama-sama menuntut keadilan," pungkasnya.

(ce1/aim/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up