alexametrics

Saran Kemendagri soal Ibu Kota Baru, Sebaiknya Daerah Administratif

25 Agustus 2019, 08:47:36 WIB

JawaPos.com – Berdasar kajian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ibu kota negara (IKN) yang baru kelak lebih aman jika berbentuk daerah administratif ketimbang daerah otonom. Pertimbangannya stabilitas.

“Dengan menjadi daerah administratif, akan menjadi lebih mudah bagi presiden dalam mengelola ibu kota. Komando pemerintah pusat juga mudah terlaksana,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik dalam diskusi Gundah Ibu Kota Dipindah di D’consulate Resto and Lounge, Jakarta, kemarin (24/8).

Pertimbangan itu, menurut Akmal, bertujuan mencegah dinamika politik yang begitu dinamis di pusat ibu kota. Misalnya dengan meniadakan pilkada di daerah tersebut.

“Kita ingin, ke depan, ibu kota yang betul-betul teduh, aman. Tanpa gejolak politik,” katanya.

Telaah yang dilakukan oleh Kemendagri tersebut terkait dengan susunan pemerintahan dan bentuk otonominya. Bagaimana model kelembagaan hingga batas wilayah ibu kota.

Ibu Kota Jakarta. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

“Ini hanya telaah kami (Kemendagri, Red). Semua kembali bergantung keputusan presiden (Joko Widodo, Red),” katanya.

Termasuk, tentu keputusan soal lokasi persisnya IKN. Menurut Akmal, presiden sudah dua kali meninjau calon lokasi IKN sejak 2018. “Lokasinya di mana, nanti presiden yang putuskan,” terang dia.

Sejarawan LIPI Asvi Warman Adam mengatakan, pemindahan ibu kota bukanlah wacana baru. Pernah dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada 1957. Kala itu presiden pertama Indonesia tersebut merasa cocok untuk menjadikan Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), sebagai ibu kota negara. Sebab, Palangka Raya berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : mar/c11/ttg



Close Ads