alexametrics

Dorong Perluasan Jaminan Sosial untuk Pekerja Migran Indonesia

TKI Memiliki Risiko Kerja yang Tinggi
25 Agustus 2019, 10:13:35 WIB

JawaPos.com – Perlindungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terhadap pekerjan migran Indonesia (PMI) mendapat sorotan dari Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Sebab, para PMI itu menghadapi risiko kerja yang tidak sedikit.

Presidium Majelis Nasional (PMN) KAHMI Viva Yoga Mauladi mengungkapkan, kepesertaan PMI melalui BPJS Ketenagakerjaan perlu ada perluasan. Menurut Yoga, PMI memiliki risiko kerja cukup tinggi. Baik pada saat berada di penampungan, penempatan, bahkan purnakerja di negara tujuan kerjanya. Padahal PMI ini memberikan sumbangan besar sebagai pahlawan devisa yang nilainya mencapai USD 2,2 miliar atau senilai Rp 30 triliun.

“Negara wajib hadir dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia,” kata Viva Yoga Mauladi dalam keterangan persnya, Minggu (25/8).

Sebelumnya KAHMI menggelar diskusi publik di KAHMI Center Jakarta, Sabtu (24/8). Diskusi itu bertema “Urgensi Perluasan Kepesertaan Perogram Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia”.

Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat PMN KAHMI Hery Susanto mengungkap permasalahan terbesar dalam pengelolaan pekerja migran Indonesia (PMI). Di antaranya masalah pemulangan, PHK di luar negeri, dan sakit di negara orang atau saat pulang kampung.

“Pada dasarnya kami mengapresiasi peran BPJS Ketenagakerjaan di luar negeri yang sudah memberikan perhatian terhadap PMI. Namun yang perlu diperhatikan lagi adalah masih banyak PMI yang tak terurus, baik saat penempatan di negara tujuan maupun saat masa sebelum penempatan,” ungkapnya.

Dia menyebut, masih banyak pekerja migran yang belum terkover. Untuk itu perlu perluasan perlindungan. Mengutip data world bank, Hery Susanto menyebut kepesertaan pekerja migran Indonesia di BPJS Ketenagakerjaan sampai saat ini baru sekitar 499 ribu. Padahal ada sekitar 9 juta PMI di luar negeri.

Deputi Penempatan BNP2TKI Teguh Cahyono mengatakan, masalah PMI sangat penting diperhatikan. Mereka masih jarang menjadi perhatian publik. Buktinya tidak semua dari mereka mendapat perlindungan asuransi. Terutama mereka yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

“Harus diperhatikan masalah keikutsertaan PMI dalam jaminan hari tua, karena setelah mereka pensiun dananya bisa dimanfaatkan,” katanya. Kata Teguh, BPJS Ketenagakerjaan tidak sekadar menanggung risiko, tapi juga memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga Indonesia.

Kasubid Perlindungan TKI Kemenaker Yuli Adiratno menyebut, undang-undang sudah mengamanahkan setiap WNI yang bekerja di luar negeri dan mendapat upah. Mereka wajib mendapatkan perlindungan dari negara. Baik mereka yang berangkat secara prosedural maupun nonprosedural.

“Namun pekerjaan rumah kita masih banyak terkait PMI di luar negeri seperti bagaimana menjangkau secara luas kepesertaan mereka,” katanya.

Editor : Ilham Safutra


Close Ads