alexametrics

MK Gelar Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Akses Medsos Tidak Dibatasi

25 Juni 2019, 09:47:13 WIB

JawaPos.com – Pemerintah memastikan tidak ada pembatasan akses media sosial saat hari pembacaan putusan sengketa hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 27 Juni. Alasannya, arus medsos pascakasus 21-22 Mei dinilai sudah stabil.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, jumlah konten hoaks saat ini tidak terlalu mengkhawatirkan.

Termasuk saat jalannya sidang di MK pekan lalu. Kementerian Kominfo mencatat, angkanya terbilang stabil.

Berdasar data yang dimilikinya, sejak 1 Juni, yang terpantau di empat platform paling populer, yakni Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube, jumlah hoaks menurun. Bahkan, pada tiga hari terakhir, hanya ada puluhan.

Itu berbeda dengan situasi pada 21-22 Mei. Saat itu konten hoaks di empat platform tersebut mencapai ratusan. “Kalau hoaks yang lain tiap hari juga ada,” ujarnya di kompleks istana kepresidenan Jakarta kemarin (24/6).

Dengan kondisi seperti itu, Menkominfo menilai pembatasan akses tidak diperlukan. Sebab, data yang menjadi basis pengambilan kebijakan tidak mendukung kebijakan tersebut. “Kalau ini begini (stabil), apa yang dibatasi? Enggak usah lah.”

Suasana sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), pekan lalu. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Menteri kelahiran Bogor itu enggan berandai-andai mengenai kemungkinan terjadi lonjakan saat hari pembacaan putusan MK. Sebab, faktanya, kondisi lini masa medsos cukup baik. Dia pun menolak memprediksi situasi lusa.

Kendati demikian, Rudiantara tidak membantah adanya tindakan khusus jika suasana di luar kendali. Sebagai upaya antisipasi, pejabat negara harus menyiapkan beberapa rencana tambahan dalam setiap kebijakan. Namun, dia enggan membeberkannya.

Rudiantara tetap berharap semua pihak bersama-sama menjaga suasana kondusif. Yakni, dengan tidak menyebar informasi yang memicu kerusuhan.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengajak masyarakat tertib dalam menghadapi putusan MK. “Hormati proses hukum. Yang paling penting lagi adalah beri kesempatan masyarakat untuk hidup tenang,” tandasnya.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (far/c10/fal)


Alur Cerita Berita

Lihat Semua
Close Ads