alexametrics

Mahfud MD: Penempatan TNI-Polri Sebagai Pj Kepala Daerah Dibenarkan UU

25 Mei 2022, 13:19:11 WIB

JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan, tak ada permasalahan perwira tinggi TNI aktif menjadi penjabat (Pj) kepala daerah. Karena tak ada larangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP) dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Soal penempatan TNI sebagai penjabat kepala daerah itu oleh Undang-Undang, oleh Peraturan Pemerintah maupun vonis MK itu dibenarkan,” kata Mahfud melalui siaran Youtube, Rabu (25/5).

Mantan Ketua MK ini mengungkapkan, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dijelaskan, TNI dan Polri tidak boleh bekerja di luar institusi, kecuali pada 10 institusi kementerian/lembaga, misalnya di Kemenko Polhukam, BIN, BNN dan BNPT. Sementara dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 20 mengatur anggota TNI dan Polri boleh masuk ke birokrasi sipil, asalkan diberi jabatan struktural yang setara dengan tugasnya.

“Kemudian ini disusul oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 di mana di situ disebutkan TNI-Polri boleh menduduki jabatan sipil tertentu dan diberi jabatan struktural yang setara,” ucap Mahfud.

Dia menyebut, putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022 menjadi legitimasi. Dia menuturkan, banyak yang salah memahami putusan MK Nomor 15 Tahun 2022. Menurutnya, dalam vonis tersebut terdapat dua hal yang disampaikan, salah satunya soal anggota TNI-Polri yang diberi jabatan madya atau pratama di luar induk institusinya boleh menjadi penjabat kepala daerah.

“Vonis MK, ini yang sering salah dipahami. Vonis MK itu mengatakan dua hal, satu, TNI dan Polri tidak boleh bekerja di institusi sipil, tetapi di situ disebutkan terkecuali di dalam sepuluh institusi Kementerian yang selama ini sudah ada. Lalu kata MK sepanjang anggota TNI dan Polri itu sudah diberi jabatan tinggi madya atau pratama boleh menjadi pejabat kepala daerah. Itu sudah putusan MK Nomor 15 yang banyak dipersoalkan itu 2022, itu coba dibaca putusannya dengan jernih,” tegas Mahfud.

Dia menegaskan, aturan-aturan tersebut digunakan sejak 2017 untuk menetapkan penjabat kepala daerah yang daerah-daerahnya melaksanakan Pilkada. Bahkan, aturan tersebut sudah lama dijalankan.

“Selain itu, kita sudah empat kali melaksanakan ini. 2017 kita menggunakan ini, 2018, yang terbanyak itu 2020. Itu banyak sekali dan itu sudah berjalan seperti itu ketika ada Pilkada era Covid yang semula itu dikhawatirkan di tempat-tempat yang ada pilkada yang ada Covid akan meledak, ternyata tidak juga pada waktu itu. Tapi saya tidak bicara Covid, ini sudah jalan dan aturan-aturannya sudah ada,” pungkas Mahfud.

Editor : Nurul Adriyana Salbiah

Reporter : Muhammad Ridwan

Saksikan video menarik berikut ini:

Close Ads