Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas Absen Raker, Komisi VIII dan Pansus Haji DPR Kesal

JawaPos.com - Tak hanya Pansus Angket Haji, Komisi VIII DPR juga dibuat kesal oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Quomas. Itu lantaran Yaqut tidak hadir dalam rapat kerja (raker) di DPR terkait agenda penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) penyelenggaraan haji 2024, kemarin (23/9). Agenda itu pun akhirnya terpaksa ditunda.

Padahal, sesuai Undang-Undang tentang Haji dan Umrah, menteri wajib menyampaikan laporan hasil evaluasi dan pertanggungjawaban kepada presiden dan DPR paling lambat 60 hari setelah penyelenggaraan haji berakhir. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 43 ayat (2) UU Nomor 8 tahun 2019 tersebut.

Tak hanya absen raker, menag juga tidak memenuhi undangan Pansus Angket Haji DPR yang dijadwalkan kemarin. Sebelumnya menag juga tidak memenuhi panggilan pansus haji pada 10 September dan 19 September lalu. Artinya, menag sudah tiga kali mengabaikan undangan pansus.

Lantas kemana menag? Lewat juru bicaranya, Sunanto, Yaqut kemarin tengah berada di Paris, Perancis menghadiri pertemuan internasional untuk perdamaian dunia. Menurut Sunanto, undangan dari DPR diterima ketika posisi Yaqut sedang menjalankan tugas negara di Eropa.

Anggota Komisi VIII DPR Wisnu Wijaya menjelaskan, sebagaimana ketentuan undang-undang, laporan hasil evaluasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan haji tidak dapat diwakili oleh pejabat lain di instansinya. Karena itu, dalam raker kemarin dia menolak jika menag diwakili wamenag.

Wisnu mengungkapkan, ketidakhadiran menag membuat raker terpaksa ditunda. Implikasinya, persiapan pelaksanaan haji 2025 menjadi molor. Terutama pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Sebab, BPIH baru dapat dibahas setelah LPJ haji 2024 diserahkan ke DPR.

Ketika persiapan dibahas terlalu mepet dengan pelaksanaan, kata Wisnu, maka bisa merugikan para jamaah haji yang berangkat tahun depan. ”Jamaah berisiko dirugikan akibat persiapan haji (2025) yang kurang matang,” kata Wisnu kepada Jawa Pos, kemarin (23/9).

Wisnu pun meminta menag hadir dalam raker tersebut. Komisi VII DPR kemarin membuat jadwal raker baru. Yakni Jumat (27/9) pekan ini. ”Ini dilakukan untuk menjaga akuntabilitas penyelenggaran haji dan mendorong persiapan haji yang lebih baik di tahun mendatang,” ujarnya.

Di sisi lain, Anggota Pansus Angket Haji Luluk Nur Hamidah mengkritik sikap menag yang kembali mangkir undangan pansus. Luluk menyebut menag telah melecehkan DPR sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

Luluk pun curiga menag sengaja menghindari panggilan pansus yang ingin meminta klarifikasi atas carut marut penyelenggaraan haji 2024. ”Sepertinya menag sengaja menghindari panggilan pansus dengan cara melakukan kunjungan ke luar negeri,” ujarnya lewat keterangan tertulis yang diterima Jawa Pos, kemarin.

Luluk pun mendukung rencana memanggil paksa menag dengan menggandeng pihak kepolisian jika kembali mangkir. Hal itu dimungkinkan berdasarkan aturan dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3).

Sunanto mengatakan, pihaknya membantah jika menag disebut mangkir dari panggilan pansus. Menurutnya, forum perdamaian dunia yang dihadir menag menghadirkan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Di mana menag mendapat amanah langsung untuk mewakili Presiden Joko Widodo.

Pria yang akrab disapa Cak Nanto itu menyebut menag mengawali lawatan di luar negeri dengan berkunjung di Arab Saudi. Di sana dia bertemu dengan Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah. Pertemuan itu berlangsung 18 September. Persiapan haji 2025 salah satu yang menjadi pembahasan.

Sementara terkait rapat evaluasi haji di Komisi VIII DPR, Cak Nanto menegaskan bahwa menag sejatinya sudah menugaskan atau mendelegasikan Wamenag Saiful Rahmat Dasuki. Namun, DPR memang menolak jika agenda tersebut diwakilkan. (tyo/wan)