Komisi III DPR RI Setuju RKUHP Segera Disahkan Jadi Undang-Undang

24 November 2022, 21:07:48 WIB

JawaPos.com – Komisi III DPR RI menyetujui agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibawa ke dalam sidang paripurna DPR RI. Dengan demikian, RKUHP akan segera disahkan menjadi Undang-Undang.

Pengambilan keputusan tingkat I ini diambil setelah rapat kerja bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11).

“Kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III dan pemerintah, apakah naskah RUU KUHP dapat dilanjutkan di tingkat kedua yaitu pengambilan keputusan RUU KUHP yang dijadwalkan pada rapat paripurna DPR RI terdekat. Apakah dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir.

“Setuju,” jawab para anggota Komisi III DPR. Mayoritas fraksi di DPR RI menyetujuinya, tetapi fraksi PKS menyetujui dengan catatan.

Adies menjelaskan, pemerintah telah mengakomodir sebagian besar masukan dari masyarakat terkait pasal-pasal krusial yang termuat dalam RKUHP. Hal ini setelah melakukan sosialisasi ke masyarakat, akademisi dan anggota dewan.

“Jadi, ada beberapa yang didrop, ada beberapa yang dihilangkan, ada beberapa yang disempurnakan,” ucap Adies.

Dia mengakui, masih ada beberapa masyarakat yang belum terpuaskan terkait kehadiran RKUHP. Namun, Adies meyakini, RKUHP tersebut yang ditunggu-tunggu untuk memberikan keadilan.

“Tidak membuat susah masyarakat daripada RUU kita yang lama. Paling tidak kolonialisasinya sudah dihilanhkan atau dihapus,” papar Adies.

Oleh karena itu, Adies menyampaikan Komisi III akan bersurat ke Pimpinan DPR RI agar RKUHP segera disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna. Sedianya, DPR RI akan menggelar rapat paripurna menjelang masa reses pada 16 Desember 2022.

“Tentunya kan besok dikirim surat, karena hari ini sudah selesai, besok Komisi III akan kirim surat ke pimpinan DPR,” ujar Adies.

Meski demikian, Adiea belum mengetahui terkait waktu RKUHP akan dibawa ke rapat badan musyawarah (Bamus). Terpenting, kata Adies, Komisi III DPR telah menyelesaikan pembahasan tersebut dengan Pemerintah.

“Kami belum tahu, tergantung pimpinan DPR, yang penting tugas kami di Komisi III sudah kami selesaikan,” pungkas Adies.

Editor : Eko D. Ryandi

Saksikan video menarik berikut ini:


Close Ads