alexametrics

SafeNet: Kinerja Menkominfo Baru Perlu Benar-benar Diawasi

24 Oktober 2019, 17:03:08 WIB

JawaPos.com – Johnny Gerrard Plate atau Johnny G. Plate ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) baru. Jabatan Menkominfo sebelumnya dipegang oleh Rudiantara, tokoh profesional yang lama berkutat di industri telekomunikasi.

Johnny G. Plate terpilih sebagai Menkominfo dari kalangan politisi, bukan profesional seperti Rudiantara. Mengingat Kementerian teknis digawangi oleh sosok yang bukan dari kalangan profesional, kiprah Johnny di Kemenkominfo diragukan.

Terkait dengan terpilihnya Johnny, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SafeNet) menyoroti hal tersebut. Executive Director SafeNet Damar Juniarto menyebut, Johnny berasal dari parpol Nasdem dan berlatar belakang pengusaha memiliki rekam jejak yang minim di bidang komunikasi.

“SafeNet mencatat Menkominfo yang baru ini memiliki keberpihakan pada isu-isu media dan kebebasan berekspresi,” ujar Damar.

Lebih jauh, dia menjelaskan, SafeNet menilai kembalinya jatah kursi Menkominfo ke parpol menunjukkan arah gerak Kemenkominfo ke depan perlu diawasi. Hal tersebut terkait banyaknya persoalan yang harus segera diselesaikan oleh Johnny.

“Tidak seperti periode 1 pemerintahan Jokowi, kali ini Jokowi tidak meneruskan memilih calon menteri dari kalangan profesional, tapi mengambil calon menteri dari kalangan parpol,” lanjut Damar.

Adapun sejumlah masalah di Kemenkominfo yang menurut SafeNet perlu segera diatasi adalah mencabut pasal-pasal karet di UU ITE. Penerbitan Undang-undang perlindungan data pribadi (PDP) juga dinilai perlu dipercepat.

Selanjutnya, Damar meminta Kemenkominfo menghentikan kebiasaan pemadaman internet. Hal tersebut beberapa kali dilakukan pemerintah saat situasi di Indonesia beberapa waktu lalu sempat dianggap tak kondusif terkait dengan beberapa aksi kerusuhan.

Sementara poin sorotan lainnya antara lain memperjelas mekanisme penapisan internet, memperbaiki isi pasal 26 UU ITE agar tidak disalahgunakan untuk sensor, menyusun UU Keamanan Siber yang menghormati keamanan individu, memperbaiki upaya penanggulangan hoaks dengan melibatkan multi-stakeholders, menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan kelompok minoritas lewat daring secara serius dan memperbaiki UU Penyiaran agar menjaga tetap demokratis dan independen.

“Semoga Menkominfo yang baru, siap mengemban dan memperbaiki kondisi hak-hak digital di Indonesia,” tandas Damar.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Rian Alfianto

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads