alexametrics

Hidayat Keluhkan MPR Tak Diajak Diskusi Pemindahan Ibu Kota

24 Agustus 2019, 17:24:56 WIB

JawaPos.com – Pemerintah sudah terang-terangan ingin memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan. Saat ini masih terus dalam pengkajian wacana tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid mengeluhkan karena tidak diajak diskusi mengenai pemindahan ibu kota. Sebab dalam UUD 1945 MPR diamanatkan untuk menggelar sidang di lima tahun sekali di ibu kota.

Sehingga sewajarnya MPR bisa diajak bicara atau berdiskusi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pemindahan ibu kota ini.

“Di UUD di Pasal 2 ayat 2 menjelaskan MPR bersidang sedikitnya lima tahun sekali di ibu kota negara, ibu kota negara sekarang Jakarta. Kalau akan melakukan pemindahan, harusnya MPR disounding dong,” ujar Hidayat kepada wartawan, Sabtu (24/8).

Selain itu, Hidayat mengatakan apabila pemerintah ingin memindahkan ibu kota. Maka dipersiapkan juga undang-undang (UU) mengenai penetapan ibu kota. Sebab nantinya DKI Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara.

Sehingga bagi Hidayat memang pemerintah perlu juga mengajak diskusi DPR termasuk juga MPR. Sebab apabila tidak ada UU pemindahan ibu kota. Maka ibu kota tetap berada di DKI Jakarta.

‎”Bagaimana nanti kalau DPR menolak? Semuanya menjadi kerja sia-sia. Menurut saya harusnya selesaikan lah secara institusi konstitusionalisme diselesaikan. Lakukan kajian, lalu bawa ke DPR naskah akademiknya,” katanya.

Hidayat juga mendapat laporan dari rekan-rekannya di DPR karena komisi-komisi terkait belum juga diajak diskusi oleh pemerintah. Bahkan naskah akademik mengenai pemindahan ibu kota tersebut juga belum ada.

“Jadi menurut saya pemerintah mengajarkan tentang konstitusi, undang-undang, ikuti saja prosedurnya tentu DPR akan berlaku sangat amanah, profesional, mempertimbangkan berbagai sisi, karena DPR adalah wakil dari pada rakyat,” pungkasnya.

Sekadar informasi, Presiden Jokowi menyampaikan pidato pada sidang bersama antara MPR, DPR dan DPD. Dalam pidatonya Jokowi meminta izin dan dukungan untuk memindahkan ibu kota ke Provinsi Kalimantan.

“Bapak ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan Ibu Kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, ibu kota bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Pemindahan ibu kota dimaksudkan untuk terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Hal ini juga sejalan dengan demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya.

Editor : Kuswandi

Reporter : Gunawan Wibisono



Close Ads