alexametrics

Rapat Hakim Selesai, MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 27 Juni

24 Juni 2019, 16:37:48 WIB

JawaPos.com – Hasil sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) bakal diputus lebih cepat. Pihak MK menyatakan telah menyelesaikan rapat permusyawaratan hakim (RPH) terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019.

Semula putusan itu dijadwalkan pada Jumat (28/6) mendatang. Karena RPH sudah selesai, maka pembacaan putusan dilakukan pada Kamis (27/6) mendatang.

“RPH hari ini udah selesai. Iya benar putusan dimajuin tanggal 27. Itu bukan dimajuin, memang paling lambat tanggal 28,” kata Fajar saat dikonfirmasi, Senin (24/6).

Ketua tim hukum BPN 02 Prabowo-Sandiaga Bambang Widjojanto (tengah) mengikuti sidang sengketa Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)

Fajar menjelaskan, majelis hakim konstitusi telah siap membacakan gugatan Pilpres 2019. Dengan pihak MK segera memberi tahu kepada pihak kubu Prabowo-Sandi (pemohon), KPU (termohon), dan kubu Jokowi-Ma’ruf (pihak terkait). “Hari ini pemberitahuan kepada pemohon, termohon, dan pihak terkait sudah dikirim,” terang Fajar.

Di pihak lain, Titi Anggraini, direktur eksekutif Perludem meminta semua pihak untuk siap penerima apapun putusan hakim. Elite politik pun diminta untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang memprovokasi.

“Semua pihak harus menerima dengan lapang dada hasil putusan MK. Putusan MK memang tidak bisa memuaskan semua pihak, namun itu adalah konsekuensi dari praktik demokrasi,” ucap Titi.

Dua Pengacara dari Pihak Termohon mengapit Komisioner KPU Ilham Saputra (2kanan) dan Evi Novida Ginting Manik (2kiri) dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)

Begitu juga dengan masyarakat, yang sangat penting untuk menerima putusan MK dan siap melanjutkan fokus mengawasi pemerintahan dan parlemen terpilih agar memenuhi janji-janji politik dan program-programnya.

“Kontrol rakyat tidak boleh berhenti di bilik suara. Harus dilanjutkan dengan pengawasan atas kinerja para pejabat terpilih dalam proses pemilu supaya bekerja benar, transparan, dan akuntabel kepada publik.”

Editor : Ilham Safutra

Reporter : Muhammad Ridwan

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads