alexametrics

Terpilihnya Jaksa Agung ST Burhanudin Dinilai Kental Nuansa Politis

23 Oktober 2019, 16:29:10 WIB

JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung dalam kabinet Indonesia Maju atau pemerintahan periode keduanya. ST Burhanuddin yang menggantikan HM Prasetyo merupakan jaksa karir yang diketahui tidak bergabung dalam partai apa pun saat ini.

Namun, koordinator Masyarakat Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai, pilihan ST Burhanudin sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Jokowi dikarenakan faktor kedekatan partai politik. Menurut Boyamin, ST Burhanudin merupakan adik kandung dari politikus PDI Perjuangan, Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) TB Hasanudin.

“Pilihan terhadap jaksa agung yang baru sarat kepentingan politik, sama halnya pemilihan jaksa agung periode sebelumnya, Prasetyo, dari Partai Nasdem,” kata Boyamin dalam keterangannya, Rabu (23/10).

Diakui atau tidak, kata Boyamin, jaksa agung periode sebelumnya kental kepentingan politik sehingga tidak mandiri dalam penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi. Jaksa agung sebelum Burhanuddin adalah HM Prasetyo, yang disebut merupakan kader Partai Nasdem.

Karena itu, dia khawatir Kejaksaan Agung tidak akan ada gebrakan pemberantasan korupsi yang spektakuler dan akan lebih cenderung penanganan korupsi dengan mekanisme penyelesaian administrasi. Terlebih dengan pola Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Inspektorat (APIP) yang mengedepankan proses pengembalian kerugian negara dan mengenyampingkan proses hukum pidana.

“Korupsi tidak akan menurun karena prosesnya tidak menimbulkan efek jera,” ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya akan memberikan kesempatan selama satu tahun pertama kepada jaksa agung ST Burhanudin untuk menjawab tantangan pemberantasan korupsi yang berdampak terhadap kenaikan indeks persepsi menjadi di atas 4 yang sekarang baru level 3,7.

“MAKI akan selalu mengajukan gugatan praperadilan perkara korupsi yang mangkrak di Kejagung. Jika jaksa agung baru melempem memberantas korupsi, kami minta Pak Presiden segera ganti dengan jaksa agung yang lebih progresif penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” pungkasnya.

Editor : Fadhil Al Birra

Reporter : Muhammad Ridwan

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads