alexametrics

MK Diprediksi Bakal Kebanjiran Uji Materi UU Bermasalah

23 September 2019, 10:32:26 WIB

JawaPos.com – Mahkamah Konstitusi diperkirakan akan mendapatkan banyak pengajuan permohonan uji materi (judicial review) undang-undang. Hal ini sebagai dampak sejumlah undang-undang (UU) yang dikebut pengesahannya pada akhir masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla periode 2014-2019.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus berpendapat, sejumlah UU yang dikebut DPR dan pemerintah diragukan kualitasnya. Hal ini berdampak pada berpotensi digugatnya sejumlah UU tersebut.

“Kalau hasil UU tidak berkualitas dan mengandung banyak pengaturan yang bermasalah, sudah pasti selanjutnya uji materi menanti,” kata Lucius dalam keterangannya, Senin (23/9).

Menurut Lucius, rencana pengesahan RUU yang tergesa-gesa terjadi antara lain pada UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rancangan Kitab UU Hukum Pidana (RKUHP), RUU Pemasyarakatan, dan RUU Pertanahan.

“UU tersebut berpotensi dilakukan uji materi ke MK,” ucap Lucius.

Sebelumnya, Ketua MK Anwar Usman mengatakan, pihaknya siap memproses permohonan uji materi undang-undang. “Pokoknya MK bersifat pasif. Jadi, kalau ada pengujian UU apa pun, tentu tidak ada kata lain, kecuali ya akan disidangkan,” ucap Anwar di Gedung MA, Jakarta, Kamis (19/9).

Anwar menyatakan, majelis hakim nantinya akan melihat antara pasal-pasal yang diujimaterikan dan yang tertuang dalam UUD 1945 apakah bertentangan atau tidak.

“Jadi, bila sebuah UU diuji, tentu ada dasar pengujiannya, pasal berapa dalam UUD,” pungkasnya.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads