alexametrics

Berbeda dari Jokowi, Ketua MPR Ingin Revisi KUHP Disahkan Periode ini

23 September 2019, 12:34:24 WIB

JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta DPR melakukan penundaan pengesahan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Banyak masyarakat juga menolak sejumlah pasal dalam RKUHP, lantaran dinilai memundurkan demokrasi.

Ketua MPR, Zulkifli Hasan mengatakan dalam waktu dekat pimpinan dan fraksi DPR akan melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi. Hal itu dilakukan guna menindaklanjuti pasal mana saja yang belum disepakati.

“Saya harap nanti akan ketemu, mana yang belum sepakat itu. Walaupun Menkumham mewakili pemerintah sudah setuju,” ujar Zulkifli Hasan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/9).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini berharap, setelah bertemu dengan Presiden Jokowi, pemerintah dan DPR bisa mencapai kesepakatan. Dengan demikian, RKUHP bisa disahkan dalam rapat paripurna dalam waktu dekat.

“Sehingga masih ada waktu sampai (tanggal) 27 sidang, itu masih bisa. Jadi, itu yang saya harapkan ada kesepakatan,” katanya.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu berharap pembicaraan dengan Presiden Jokowi bisa berjalan lancar. Sehingga, revisi KUHP bisa menjadi salah satu prestasi legislasi DPR periode saat ini.

“Makanya saya berharap bisa disepakati dalam konsultasi, sehingga UU ini bisa diselesaikan oleh periode sekarang. Sehingga ada prestasi,” katanya.

Sebelumnya, ‎Presiden Jokowi meminta DPR untuk menunda pengesahan Revisi KUHP. Dalam keterangan persnya, ia mengatakan, penundaan itu dilakukan setelah melihat berbagai kritik atas sejumlah pasal.

“Setelah mencermati masukan-masukan dari berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi-substansi RUU KUHP, saya berkesimpulan masih ada materi-materi yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut,” ujar Jokowi.

“Untuk itu saya telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM sebagai wakil pemerintah, untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR RI, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda. Dan pengesahannya tidak dilakukan oleh DPR periode ini,” tambahnya.

Jokowi pun menginstruksikan kepada DPR untuk melakukan langkah yang sama dan menyerahkan pembahasan RKUHP ke periode selanjutnya.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Gunawan Wibisono



Close Ads