alexametrics

Dua Menteri Beda Pendapat soal Lokasi Ibu Kota Baru

Menteri Sofyan Keceplosan Sebut Kaltim
23 Agustus 2019, 09:25:21 WIB

JawaPos.com – Dua menteri melontarkan pendapat berbeda mengenai lokasi baru untuk ibu kota negara (IKN). Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil kemarin memastikan bahwa IKN akan dipindah dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Namun, beberapa jam kemudian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro membantahnya.

Pernyataan bahwa IKN akan dipindah ke Kaltim disampaikan Sofyan Djalil setelah rapat koordinasi RUU Pertanahan sekitar pukul 12.00 kemarin. “Iya, Kalimantan Timur, tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana, ya belum,” katanya. Bahkan, Sofyan sempat mengatakan, jika nanti lokasi IKN baru sudah diputuskan, tanah di lokasi tersebut akan dibekukan pemerintah. Tujuannya, pemindahan IKN bebas dari aksi para spekulan tanah.

Namun, dalam wawancara pukul 15.35, Bambang Brodjonegoro membantahnya. Dia menegaskan, hingga kemarin belum ada keputusan soal provinsi mana yang akan menjadi ibu kota baru. “Kita tunggu aja pengumuman dari presiden,” ujar dia di Hotel Aryaduta, Jakarta, kemarin. Bambang kembali menegaskan bahwa lokasi IKN belum diputuskan.

Dia hanya memberikan penjelasan bahwa lokasinya nanti tidak akan jauh dari kota yang sudah ada. Dengan begitu, pembangunan lebih efisien. Sebab, bandara, pelabuhan, dan fasilitas mendasar lainnya sudah tersedia.

Ibu Kota Jakarta menjelang senja. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

Lantas, apakah yang dimaksud di antara Kota Samarinda dan Balikpapan? Dia enggan membocorkan. Disinggung soal adanya desain kota yang sudah tersebar, Bambang menyebut itu baru sementara. Sebab, lokasi definitif belum ditentukan. Padahal, desain kota sangat dipengaruhi lokasi yang ditetapkan. “Kan kontur tanahnya bisa beda, antarlokasi dengan lokasi lain,” ujarnya.

Dia menjelaskan, tahap persiapan akan digelar tahun depan. Namun, groundbreaking dimulai pada 2021. Dari 40 ribu hektare lahan yang disiapkan, pusat pemerintahan akan memakan 6.000 hektare. Namun, hanya 3.000 hektare yang digunakan untuk bangunan. Sedangkan untuk transportasi, direncanakan dibangun transportasi berbasis rel. Desainnya elevated seperti LRT dan MRT. Dan terkoneksi dengan kota terdekat.

Sekitar pukul 17.30 kemarin Presiden Joko Widodo membenarkan bahwa lokasi ibu kota baru belum diputuskan. Dia menuturkan, kajian belum sepenuhnya tuntas. Namun, Jokowi tidak mendetailkan kajian apa yang dimaksud.

“Nunggu kajian, tinggal satu dua kajian belum disampaikan kepada saya,” ujar dia di Istana Bogor kemarin (22/8). Jokowi menegaskan, kepastian lokasi akan diumumkan pada saat yang tepat.

IBU KOTA NEGARA: gedung bertingkat di Jakarta yang selama ini diidentik dengan kemegahan ibu kota. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

Sementara itu, pakar perencanaan wilayah dan tata kota Adjie Pamungkas menuturkan, wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, memang salah satu daerah potensial untuk ibu kota negara. Setidaknya memenuhi kriteria lokasi yang memiliki akses ke laut. “Memiliki perairan yang tenang, relatif berada di tengah Indonesia, memiliki potensi bencana yang rendah, dilewati jalur fiber optic backbone nasional (Palapa Ring), dan pola kepemilikan lahan yang mudah dikuasai pemerintah,” jelas Adjie.

Pemindahan ke Kaltim, lanjut dia, juga dapat mengubah proses pembangunan yang saat ini cenderung terpusat di Jawa. Jika dilihat dari lingkungan, pemindahan IKN tentu tidak boleh mengganggu hutan lindung. Sebab, Kaltim memiliki area hutan yang sangat luas. Baik hutan produksi, hutan lindung, maupun pertambangan.

Perlu dicari lahan tidak produktif dan bukan hutan lindung yang dapat mengakomodasi kegiatan pusat pemerintahan. Kemampuan mengendalikan skala kota menjadi kunci keberhasilan pembangunan tersebut. Sebab, Kalimantan masih didominasi lahan hutan sebagai paru-paru dunia.

Secara sosial-budaya, Kaltim multikultural. Banyak pendatang dari berbagai daerah seperti Sulawesi dan Jawa. Hal itu menunjukkan bahwa daerah tersebut terbuka secara sosial. “Artinya, pemindahan IKN sebagai momentum mempertahankan kebinekaan bangsa masih dapat diakomodasi pada wilayah di Kaltim,” kata pria yang juga menjabat kepala Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya itu.

Secara ekonomi, Kaltim memiliki sumber daya alam yang mampu mendukung keberlangsungan kehidupan sebuah kota. Proses bisnis di pemerintahan akan menjadi motor penggerak ekonomi kota sedang ke besar. Walaupun demikian, dua kota terdekat yang saat ini berkembang, yaitu Samarinda dan Balikpapan, dapat menjadi penyuplai kebutuhan IKN. Simbiosis mutualisme antara tiga kota tersebut (Samarinda, Balikpapan, dan IKN) akan menjadi kunci sukses aktivitas kinerja ekonomi di IKN baru.

Apakah IKN baru memanfaatkan kota yang sudah ada atau berada pada daerah baru? Membangun kota baru akan memudahkan saat mendesain. Apalagi jika lahannya sudah dikuasai (pemerintah). Alternatif daerah baru akan lebih menjanjikan daripada membangun dari kota lama. Meski begitu, kedekatan dengan kota lama yang sudah berkembang akan memudahkan IKN baru untuk tumbuh. “Balikpapan dan Samarinda tentu dapat menjadi keuntungan bagi pemerintah untuk mengembangkan daerah tersebut sebagai IKN,” ujarnya.

Letak IKN baru tentu lebih baik mudah diakses langsung dari laut. Agar kawasan baru itu mudah untuk tumbuh dan berkembang. Transportasi laut adalah sistem yang murah meski masih perlu ditata supaya mudah dan nyaman. Banyak kota maju di dunia berada di pesisir pantai. Itu memberikan indikasi bahwa pantai sudah menjadi modal utama suatu IKN.

Nah, tinggal bagaimana format IKN yang diinginkan pemerintah. Sebaiknya pemindahan IKN hanya memindahkan pusat pemerintahan. Pusat bisnis tetap di Jakarta. Itu berarti, IKN baru didesain tidak akan seperti Jakarta yang terlalu membesar dan menggurita pembangunannya. “IKN baru ini harus bisa dikendalikan sebagai pusat pemerintah dengan skala kota sedang sampai besar, bukan kota metropolitan, apalagi megapolitan,” imbuhnya.

DPR Merasa Dilangkahi

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil. (Jawa Pos Photo)

Pernyataan Sofyan Djalil yang memastikan IKN akan dipindah ke Kaltim langsung memantik reaksi keras dari Senayan. Beberapa anggota DPR, terutama dari parpol non pendukung Jokowi, mengajukan protes. Mereka merasa pemindahan ibu kota tidak pernah dikoordinasikan dengan DPR. Padahal, DPR adalah mitra pemerintah. ”Kami merasa dilangkahi,” kata anggota Komisi V DPR dari Partai Gerindra Bambang Haryo.

Menurut dia, selama ini pemerintah berjalan sendirian dengan rencana besar itu. Pihaknya pernah menanyakan ke sejumlah perguruan tinggi negeri. Namun, tidak ada satu pun perguruan tinggi yang diajak melakukan kajian secara ilmiah. ”Masak pemerintah mengkaji sendiri, memutuskan sendiri,” kata Bambang Haryo.

Anggota Fraksi PAN Yandri Soesanto menambahkan, pihaknya mengaku kaget dengan keputusan presiden tersebut. Alasannya, selama ini keputusan memindahkan ibu kota sama sekali tidak pernah disampaikan ke DPR. Padahal, papar dia, dalam menjalankan kebijakan, presiden diatur undang-undang. ”Memang presiden dipilih langsung oleh rakyat. Tapi, presiden harus tunduk pada undang-undang,” tegas Yandri.

Sejauh ini DPR sama sekali belum mendapatkan laporan maupun informasi tentang pemindahan ibu kota. Pihaknya mempertanyakan urgensi pemindahan ibu kota. ”Unsur-unsur kepatutan pemerintah belum terpenuhi,” kata Yandri.

Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera menyampaikan, secara legal, pemindahan ibu kota belum bisa dibenarkan. Sebab, UU 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta sebagai Ibu Kota Negara masih berlaku. Jika ingin memindahkan ibu kota, kata kader PKS itu, pemerintah harus memiliki landasan hukum. UU 29/2007 harus diganti. ”Sampai sekarang, tidak ada undang-undang pengganti. Kami terbuka untuk didiskusikan,” katanya.

Mardani lantas menunjukkan dokumen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Dalam dokumen itu, disebutkan bahwa estimasi anggaran untuk pembangunan IKN mencapai Rp 466 triliun. Dari jumlah tersebut, mayoritas dibiayai melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) Rp 340 triliun. APBN hanya membiayai Rp 30,6 triliun. ”Pemerintah harus transparan, dong. Perusahaan swasta yang diajak kerja sama itu mana saja,” tegasnya.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : far/rin/han/mar/c10/c22/oni



Close Ads