alexametrics

Dibebankan Dana Korban Terorisme, LPSK Butuh Tambahan Anggaran

23 Agustus 2019, 23:05:24 WIB

JawaPos.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masih terbelit persoalan anggaran. Tidak hanya di internal, namun lembaga negara yang dipimpin oleh Hasto Atmojo itu juga diharuskan menyediakan dana khusus lagi untuk kompensasi korban terorisme.

Menurut Hasto, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang 5/2018 tentang perubahan aturan pemberantasan tindak pidana terorisme. Tepatnya pada pasal 36 dan pasal 36A, regulasi itu memberikan kewajiban baru bagi lembaganya.

“LPSK mendapat mandat untuk memfasilitasi pembayaran kompensasi dan restitusi kepada korban terorisme,” jelas Hasto kemarin (23/8).

Waktu pelunasan kompensasi sendiri terbatas. Menurut Hasto, proses pemberian kompensasi dan restitusi harus dilakukan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun sejak diundangkannya regulasi tersebut. Artinya dengan kata lain, maksimal tahun 2021. Padahal, LPSK juga tengah menunggu regulasi turunan yang harus diubah. Sebelumnya, masalah kompensasi sudah diatur PP 7/2018.

“Namun, dengan keluarnya UU itu, PP harus ikut diubah. Nah, semakin lama PP keluar, semakin sempit waktu yang kita punya untuk pembayaran pada korban,” jelas Hasto.

Pemberian kompensasi dan restitusi itu tidak hanya untuk korban kejadian setelah keluarnya undang-undang tersebut. Tetapi juga kejadian masa lalu. Misalnya, kejadian Bom Bali I dan Bom Bali II. Para korban yang ingin mengurus hak-haknya tersebut bisa mendaftar ke LPSK untuk diverifikasi. Dari data LPSK hingga Agustus ini, sudah ada 833 orang yang mendaftar.

Sementara itu, Tenaga Ahli Pimpinan LPSK Ruli Novian menjelaskan, ratusan orang itu sudah melalui proses verifikasi di dua lembaga. Selain LPSK, data-data mereka juga diverifikasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Menurut Ruli, butuh kurang lebih Rp 54 miliar untuk ratusan korban tersebut. Sebagian besar merupakan korban terdampak dua bom Bali.

“Kemungkinan korban (yang mendaftar) bisa nambah,” jelas Ruli.

Dia pun berharap, PP sebagai payung hukum pembayaran kompensasi bisa segera dituntaskan dalam waktu dekat. Sebab, ada dua jenis kasus yang harus diberi kompensasi dan restitusinya oleh LPSK. Selain terorisme, ada juga pelanggaran HAM berat di masa lalu.

“Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berpendapat pemerintah harus memprioritaskan hak-hak korban yang ditangani LPSK. Terutama hak untuk perlindungan dan pemulihan korban,” jelas Komisioner Komnas Perempuan Indriyati Suparno.

Ia meminta negara untuk berfikir ulang bila wacana tersebut muncul karena alasan efisiensi anggaran. Harusnya, kata dia, pemerintah mereview kembali seberapa besar anggaran yang dikeluarkan untuk pemenuhan hak korban dibanding dengan pengeluaran lainnya.

“Kalau dilihat presentasenya kan tidak besar sekali ya,” ujarnya.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Debora Danisa


Close Ads