alexametrics

SK Kemenkes Soal Pengadaan Vaksin Belum Sepenuhnya Jalankan Putusan MA

23 Mei 2022, 10:44:49 WIB

JawaPos.com – Direktur Eksekutif Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) Ahmad Himawan menyatakan,
Surat Keputusan Menteri Kesehatan belum sepenuhnya menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pengadaan vaksin halal. MA sebelumnya menegaskan bahwa Pemerintah wajib menjamin kehalalan vaksin dalam program vaksinasi.

Namun, dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1149/2022 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, tertanggal 28 April 2022 menetapkan jenis vaksin yang dipergunakan oleh Pemerintah yakni yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, CanSino Biologics Inc, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Johnson and Johnson, Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc. and BioNTech, Sinovac Biotech Ltd., dan Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co., Ltd.

“Isi Kemenkes itu hanya seolah-olah telah mengakomodir vaksin halal pasca Putusan MA tersebut,” kata Himawan kepada wartawan, Senin (23/5).

Dia mengungkapkan, jenis vaksin yang ditetapkan dalam Keputusan Menkes itu, bersifat 50:50. Terlebih pengguna vaksin di Indonesia mayoritas muslim.

“50 persen vaksin halal dan 50 persen vaksin haram, sangat tidak proporsional, karena mayoritas pengguna vaksin itu umat Islam yang jumlahnya sangat besar,” paparnya.

Selain itu, Himawan menegaskan terkait batas waktu pelaksanaan Putusan MA, dimana kewajiban pemerintah harus menjamin kehalalan 100 persen vaksin yang dipergunakan. Dia menyebut, selama 90 hari adalah batas waktu maksimal untuk melaksanakan Putusan MA itu sejak diputuskan.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan

Saksikan video menarik berikut ini:

Close Ads