alexametrics

MAKI Sebut, Aziz Syamsuddin Bisa Terjerat Pasal 21 dan Pasal 15

23 April 2021, 13:16:25 WIB

JawaPos.com – Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan ketelibatan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin dalam kasua dugaan suap penanganan perkara di Kota Tanjungbalai. Nama politikus Golkar itu terseret dalam kasus suap senilai Rp 1,3 miliar kepada penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP) dari Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial (MS).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyampaikan, Aziz bisa dijerat dengan Pasal 21 tentang menghalang-halangi penyidikan KPK atau dengan Pasal 15 melakukan pemufakatan jahat agar perkara rasuah di Kota Tanjungbalai tidak ditindaklanjuti. “Tantangan bagi KPK untuk membuktikan (keterlibatan Aziz Syamsuddin). Sehingga bisa dikenakan Pasal 21 maupun Pasal 15,” kata Boyamin dikonfirmasi, Jumat (23/4).

Boyamin menjelaskan, pekerjaan rumah KPK untuk membuktikan keterlibatan Aziz Syamsuddin dalam perkara ini. Dia menyebut, jika Aziz dijerat dengan Pasal 21 menghalangi penegakan hukum obstuction of justice maupun Pasal 15 tentang pemufakatan jahat, KPK harus bisa mengkonstruksikan dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR RI itu.

“Prinsipnya ini kalau dari sisi maksimalnya begitu, bentuknya harus dikonstruksikan bahwa pertemuan itu diinisiasi Aziz Syamsuddin. Terus kemudian juga ada permintaan kepada SR untuk membantu MS,” ungkap Boyamin.

“Jadi prosesnya sampai tahapan tertentu bahkan juga masih melakukan monitoring dan proses pembicaraannya dan terakhir sampai mengetahui dealnya berkaitan uangnya itu. Jadi harus sampai kesana,” sambungnya.

Pegiat antikorupsi ini menyebut, tantangan bagi KPK untuk bisa membuktikan keterlibatan Aziz. Tetapi Boyamin juga mengedepankan azas praduga tidak bersalah.

Editor : Dinarsa Kurniawan

Reporter : Muhammad Ridwan




Close Ads