alexametrics

Syamsuddin Haris: Hadirnya Dewas Menahan Laju Pelemahan KPK

23 Januari 2020, 17:10:13 WIB

JawaPos.com – Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris mengakui, UU Nomor 19/2019 tentang KPK melemahkan kinerja pemberantasan korupsi. Namun, Syamsuddin menegaskan kehadiran dirinya sebagai anggota Dewas untuk menahan laju upaya pelemahan tersebut.

“Revisi UU KPK memang tujuannya melemahkan, saya hadir di situ dengan niat di situ di Dewas karena punya komitmen yang sama, menahan laju pelemahan KPK saya kira itu,” kata Syamsuddin di Gedung Sequish Centre, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (23/1).

Pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini mengharapkan, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak hanya berpusat di KPK. Dia juga menginginkan lembaga, kementerian serta masyarakat dapat ikut mencegah terjadinya praktik korupsi.

Syamsuddin menyatakan, mempertahankan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang kini pada peringkat ke 40 bukan suatu hal yang mudah. Menurutnya, perlu strategi khusus agar praktik korupsi tidak menjadi suatu yang legal.

Oleh karena itu, Syamsuddin pun mengaharapkan agar pemerintah, KPK serta lembaga lainnya perlu diingatkan dan kritisi terkait upaya pemberantasan korupsi.

“KPK itu musti digonggongi, parpol harus digonggongi, pemerintah kita musti digonggongi, maksudnya diingatkan, anda membawa bangsa kita masuk jurang, bukan membuat bangsa lebih baik. Ini jadi tanggung jawab elemen civil society,” pungkasnya.

Sebelumnya, Transparency International Indonesia (TII) melaunching indeks persipsi korupsi (IPK) untuk Indonesia 2019. Dalam penilaiannya, TII mengacu pada 13 survei dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara.

Manajer Riset TII, Wawan Heru Suyatmiko menyatakan, penilaian indeks persepsi korupsi didasarkan pada skor. Menurutnya, skor itu berawal dari 0 yang berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.

“IPK Indonesia pada 2019 berada di skor 40 dan berada di peringkat 85 dari 180 negara yang di survei,” kata Wawan di Gedung Sequis Centre di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (23/1).

Wawan menyampaikan, skor ini meningkat dua poin pada 2018 IPK Indonesia pada skor 38. Hal ini menjadi penanda bahwa perjuangan bersama melawan korupsi yang dilakukan Pemerintah, KPK, lembaga keuangan dan bisnis serta masyarakat sipil yang menunjukkan upaya positif.

Skor penilaian ini, lanjut Wawan, dilakukan sebelum Oktober 2019. Artinya sebelum berlakunya UU Nomor 19/2019 perubahan atas UU Nomor 30/2002 tentang KPK. “Skor penilaian ini dilakukan sebelum Oktober 2019,” tukas Wawan.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads